Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) memberikan tanggapan soal beda kerumunan Pilkada Serentak dan kerumunan yang diciptakan pengikut Rizieq Shihab beberapa waktu lalu.

JK mengatakan kasus konfirmasi covid-19 di Indonesia tergolong rendah dibandingkan dengan negara lainnya yang memiliki penduduk ratusan juta seperti Amerika dan India.

Banyak faktor yang dapat menyebabkan jumlah kasus covid-19 meningkat di sejumlah negara, termasuk terkait faktor kedisiplinan masyarakat dan faktor kebijakan pemerintah.

“Tidak bisa dibandingkan kerumunan Pilkada dengan kerumunan habib Rizieq,” kata JK dalam video Special Interview With Claudius Boekan yang tayang di channel YouTube Berita Satu, Jumat (4/12/2020).

JK mengatakan jumlah kerumunan yang diciptakan karena kepulangan Rizieq Shihab beberapa waktu lalu diluar dugaan kesiapan pemerintah untuk mengatasi kerumunan.

Baca juga: Mahfud MD Singgung Gerakan yang Membonceng Nama Habib Rizieq Shihab, FPI dan 212

Baca juga: Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahean, Polisi: Masih Tahap Administrasi

“Memang jauh jumlahnya. Memang orang terkejut, kami terkejut, pemerintah juga tidak siap karena laporan intelegent yang memperkirakan ada 5000-6000 di airport padahal berkali-kali lipat,” ujarnya.

Menurutnya penyelenggaraan Pilkada tentu akan berbeda, karena Pilkada sudah dipersiapkan secara matang oleh pemerintah.

“Pilkada saya kira tidak seperti itu memang pada awalnya saja, pada saat pendaftaran di bulan Juli-Agustus lalu,” katanya.

Ia mengatakan puncak gelombang covid-19 diperkirakan akan terjadi diakhir tahun 2020 hingga awal 2021, sebelum akhirnya vaksin siap.

Vaksin dijelaskannya bukan sebagai obat covid-19, namun sebagai penjaga imunitas agar masyarakat tidak mudah tertular covid-19.

Oleh karena itu ia kembali mengingatkan masyarakat disiplin dalam 3 M, yakni memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Sedangkan pemerintah melakukan tracking, testing, dan tracing.

“3M juga baru bisa dilaksanakan secara disiplin jika ada penerapan sanksinya. Dibutuhkan upaya aparat, tenaga kesehatan. Pemerintah harus berupaya, masyarakat juga harus berupaya,” katanya.

Sebagai Ketua organisasi Palang Merah Indonesia (PMI), JK mengatakan pihaknya tidak pernah putus asa dalam melakukan upaya edukasi ke masyarakat.

Menurutnya jika itu tidak dilakukan jumlah kasus covid-19 di Indonesia bisa saja akan meledak.

“Tidak hopeless, jika kami tidak membantu mungkin keadaan akan semakin memburuk. Kami merasa bertanggung jawab dan sudah berusaha maksimal untuk mengajak masyarakat,” katanya.

Dibutuhkan peran Pemerintah Daerah (Pemda) juga dalam upaya penanganan.

Kendati sempat ada ketidaksinkronan antara pusat dan daerah, namun ia menilai mulai terjadi sinkronisasi mengingat juga banyak kepala daerah yang terjangkit covid-19 bahkan beberapa diantaranya meninggal dunia.

“Sebelumnya memang banyak penafsiran dan langkah yang berbeda, tapi akhir tahun ini lumayan lah,” ujarnya.