TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK NKRI) akan menggelar aksi di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Jumat (18/12) besok.

Aksi tersebut mengambil tema "Tegakkan Keadilan, Selamatkan NKRI". 

Aksi ini diketahui akan diikuti oleh ormas-ormas Islam di antaranya Persaudaraan Alumni 212, Front Pembela Islam (FPI), dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama.

Terkait hal itu, anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengatakan semua pihak memang memiliki hak menyampaikan aspirasi.

Baca juga: Soal Rencana Aksi 1812 di Istana Negara, Kapolda Metro: Kerumunan Sangat Berbahaya

Namun pandemi Covid-19 harus dijadikan pertimbangan. 

"Semua punya hak untuk menyampaikan aspirasinya. Tapi di masa pandemi semua harus betul-betul ikut protokol kesehatan. Berkumpulnya banyak orang tanpa koordinasi yang kuat cenderung menjadi kerumunan," ujar Mardani, ketika dihubungi Tribunnews.com, Kamis (17/12/2020).

Politikus PKS itu menegaskan banyak pihak merasakan ketidakadilan dalam proses hukum Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Muhammad Rizieq Shihab. 

Rizieq sendiri telah ditahan di Rutan Narkoba Polda Metro Jaya hingga 31 Desember mendatang setelah menyandang status tersangka dalam kasus kerumunan massa di Petamburan. 

Oleh karena itu, Mardani mengatakan cara terbaik dalam melakukan 'perlawanan' haruslah melalui jalur hukum pula. 

"Banyak pihak merasakan ketidakadilan dalam proses hukum Habib Rizieq. Tapi cara paling baik memang dilanjutkan dengan 'perlawanan' melalui hukum juga. Bagus karena sudah diajukan praperadilan," jelas Mardani. 

Sebelumnya diberitakan, Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK NKRI) akan menggelar aksi di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Jumat besok.

Aksi tersebut mengambil tema Tegakkan Keadilan, Selamatkan NKRI. 

Aksi ini diketahui akan diikuti oleh ormas-ormas Islam, di antaranya Persaudaraan Alumni 212, Front Pembela Islam (FPI), dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama.

Ketua Umum PA 212 Slamet Ma'arif mengonfirmasi adanya rencana aksi tersebut.