Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Ramdhani mengungkapkan saat ini ada sembilan juta pekerja migran Indonesia (PMI) di negara penempatan.

Hanya 3,7 juta PMI yang berangkat secara resmi. Benny menilai sisanya didominasi oleh PMI yang berangkat secara tidak resmi.

"Itu artinya ada 5,3 juta gap angka, yang diyakini 90 persen dari 5,3 juta, mereka yang berangkat secara tidak resmi," ungkap Benny di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten, Jumat (18/12/2020).

Benny mengatakan para PMI yang berangkat tidak melalui jalur resmi rentan mengalami eksploitasi oleh perusahaan penyalur hingga majikan di negara penerima.

Baca juga: Kronologis Penangkapan Jumiati, DPO Kasus Korupsi yang Sempat Jadi TKI di Dubai

Para PMI ini juga dapat mendapatkan kekerasan secara fisik maupun seksual. Hak-hak mereka sebagai tenaga kerja juga terancam tidak dipenuhi.

"Mereka yang berangkat secara tidak resmi dipastikan adalah mereka yang rentan mengalami eksploitasi, tindakan kekerasan fisik, kekerasan seksual, gaji yang tidak dibayar sesuai kontrak, pemutusan hubungan kerja secara sepihak," tutur Benny.

Bahkan negara juga akan kesulitan melakukan perlindungan karena kepergian para PMI ini tidak tercatat secara resmi.

Baca juga: Kabur dari Majikan, TKI Asal Tangerang Ditemukan Tewas di Dalam Koper di Mekkah Arab Saudi

"Perlindungan hukum sulit dilakukan oleh negara, karena kita tidak pernah mengetahui siapa mereka, berasal dari mana, bekerja di mana dan sektor pekerjaannya apa," ucap Benny.

Benny mengimbau agar para PMI mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Langkah ini, menurut Benny, sangat penting untuk melindungi para PMI.

"Itu lebih penting sebagai proteksi awal pertahanan diri yang paling efektif bagi perlindungan pekerja migran Indonesia," pungkas Benny.