"Iya kabarnya begitu," ujar Jubir Wapres Masduki Badlowi kepada wartawan.

Masduki mengaku tidak tahu apa yang dibahas dalam rapat tersebut.

Hanya saja ia mengatakan bahwa rapat membahas isu terkini. "Enggak dijelasin apa pembicaraanya," katanya.

Hanya saja, menurut dia, biasanya Presiden dan Wapres menggelar rapat intensif berdua apabila ada isu penting dan strategis.

Bisa saja menurutnya, rapat membahas mengenai perombakan kabinet yang isunya menguat.

"Biasanya presiden begitu. Kalau ada hal -hal dianggap penting, Presiden mengajak bicara Wapres. Mungkin aja (Reshuffle), kan namanya isu strategis," pungkasnya.

Wacana reshuffle menguat

Informasi yang diperoleh Tribunnews.com, sejumlah relawan Jokowi menggelar rapat konsolidasi di Jakarta, Sabtu (12/12/2020) lalu.

Rapat tersebut dihadiri perwakilan relawan antara lain Projo, Bara JP, Seknas Jokowi, Rejo, Maluku Satu Hati (Maluku Voor Jokowi), JPKP, Purworejo Center, Alumni Trisakti, JoMan, Josmart, dan relawan lainnya.

"Kami nilai, Presiden sudah harus lakukan reshuflle. Menteri yang tertangkap KPK dan kinerja para menteri yang dinilai tidak menunjukan progres signifkan, kami nilai perlu diganti. Khususnya menteri yang tertangkap KPK, Hal itu tentu membuat malu pemerintah," ungkap Ketua Umum Maluku Satu Hati, James Talakua yang hadir dalam pertemuan itu.

Diumumkan lusa?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kerap kali melakukan reshuffle pada hari Rabu.

Selama menjabat sebagai presiden, terhitung sudah tiga kali Jokowi melakukan reshuffle pada hari Rabu.

Reshuffle pada Kabinet Kerja periode 2014-2019 terjadi pada Rabu Pon, tepatnya reshuffle pertama 12 Agustus 2015 dan reshuffle kedua 27 Juli 2016.

Sisanya yakni reshuffle ketiga terjadi pada Rabu Pahing (17/1/2018).

Pengumuman susunan menteri Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 berlangsung pada Rabu Legi (23/10/2019).

Lusa, tepatnya tanggal 23 Desember merupakan weton Rabu Pon dalam penanggalan masyarakat Jawa.

Isu berhembus di lingkungan Istana bahwa Jokowi akan melakukan reshuffle pada pekan depan.

Dua kursi menteri yang ditinggalkan merupakan ”jatah” PDIP dan Partai Gerindra.

Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin menyebut, Jokowi sedang melihat waktu yang tepat.

"Soal kepercayaan Jawa. Dia tidak hanya Rabu, tapi Rabu nya Pon. Biasanya orang Jawa seperti itu, sangat kental ke-Jawaannya. Mengikuti penanggalan Jawa. Yang dianggap menurutnya hari yang baik," ujarnya kepada Tribun Network, Sabtu (19/12/2020).

Ujang berpandangan bisa saja ada pergeseran di antar kementerian, tanpa mengurangi 'jatah' partai politik.

Menurut dia, berdasarkan hasil survei Indonesia Political Review, ada beberapa pos kementerian, yang kinerjanya kurang baik.

"Terkait kinerja berdasarkan hasil survei kami, ada Kemensos, Kementerian Agama, Kemenkumham, Kemendikbud, dan Kemenparekraf, dan Kemenaker yang dianggap banyak terkena PHK," ucapnya.

Yang pasti, ucap Ujang, pos Menteri harus diisi oleh sosok yang berintegritas, memiliki keahlian di bidangnya, dan memiliki penerimaan dari elite politik dan masyarakat.

"Kriteria itu yang penting, untuk setidaknya dua kursi menteri yang saat ini kosong," imbuh Ujang.

Jokowi memang terkenal sebagai presiden 'njawani' nan lekat dengan simbol-simbol.

Jika menilik penanggalan Jawa bulan ini, Rabu Pon jatuh pada 23 Desember.

Saat ini dua kursi di Kabinet Jokowi kosong usai ditinggal Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Sosial yang terseret kasus korupsi.

Sementara, menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, reshuffle adalah hak prerogratif presiden.

Tapi, dua partai politik, PDIP dan Gerindra dipastikan akan ngotot untuk tetap mengisi dua kursi kementerian yang kosong tersebut.

"Saya kira partai akan tetap ngotot, Gerindra dan PDIP. Tentu ini bagian jalan panjang Pemilu 2024. Kerja menteri akan mendongkrak pamor partai," ucap Adi.

Jika terjadi reshuffle, Adi meyakini pos kementerian akan diisi oleh kader partai politik, karena untuk kepentingan Pemilu 2024.

(Kompas.com/Sania Mashabi/Tribunnews)