Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pilkada Serentak 2020

Sengketa Pilbup Padang Pariaman: Pemohon Dalilkan Keberpihakan KPU dan Bawaslu Terhadap Petahana

Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tri Suryadi-Taslim mendalilkan keberpihakan KPU dan Bawaslu terhadap pasangan nomor urut 1

Sengketa Pilbup Padang Pariaman: Pemohon Dalilkan Keberpihakan KPU dan Bawaslu Terhadap Petahana
Fransiskus Adhiyuda
Ilustrasi Gedung Mahkamah Konstitusi. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tri Suryadi-Taslim mendalilkan keberpihakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman terhadap paslon nomor urut 1 yang merupakan petahana sebagai penyebab adanya perselisihan hasil Pilkada Kabupaten Padang Pariaman.

Dalam permohonan Nomor 98/PHP.BUP XIX/2021 tersebut, Zulbahri menyampaikan perselisihan terjadi karena adanya pembiaran terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh paslon nomor urut 1 tersebut oleh KPU dan Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman.

Baca juga: Draf RUU Pemilu Cantumkan Jadwal Pilkada 2022, Perludem : Kami Dukung Normalisasi Jadwal Pilkada 

Zulbahri menjelaskan bentuk keberpihakan tersebut antara lain adanya pembiaran terhadap pihak paslon 01 yang diduga memanfaatkan Dana Alokasi Khusus pada APBD sebesar Rp 644 juta untuk kepentingan kampanye dan mempengaruhi pemilih.

Selain itu, ia juga menyebutkan tidak adanya penyertaan lambang partai pengusung terhadap alat peraga yang dicetak oleh KPU.

Ia melanjutikan, Bawaslu Padang Pariaman juga diduga sengaja mendatangi dan mengintimidasi para ulama yang ada di Pondok Pesantren.

Baca juga: Komisi II DPR Beri Penjelasan Soal Jadwal Pilkada 2022 dan 2023 dalam Draf RUU Pemilu

Selain itu, kata dia, Bawaslu Padang Pariaman juga melalukan kerja bersama dengan Ormas Pemuda Pancasila sementara ormas tersebut telah memberikan dukungan politik kepada paslon nomor urut 1.

Hal tersebut sebagaimana dibacakan Kuasa Hukum pemohon, Zulbahri, dalam sidang Perselihan Hasil Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Mahkamah Konstitusi pada Selasa (26/1/2021).

"Dengan demikian menurut hemat kami kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan pihak 01 dalam perkara ini telah memenuhi apa yang dinamakan terstruktur, sistematis, dan masif," kata Zulbahri.

Zulbahri menjelaskan pihaknya telah menyurati pihak terkait soal pelanggaran tersebut.

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Gita Irawan
Editor: Adi Suhendi
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas