PKB : Jika Tuduhan Demokrat Tak Disertai Data dan Fakta Dapat Menyulutkan Fitnah
Jika tuduhan benaJazilul merasa prihatin karena saat ini Indonesia perlu demokrasi, partai yang kuat, serta santun, tanpa fitnah apalagi ambil paksa
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Eko Sutriyanto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid berharap Partai Demokrat memaparkan data dan fakta terkait tuduhan terhadap Moeldoko sebagai pihak yang ingin mengambil alih Demokrat dari kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Saya tidak tahu, sebab itu urusan rumah tangga partai Demokrat. Tapi kalau tuduhan itu tidak disertai data dan fakta yang akurat, maka dapat menjadi menyulut fitnah," ujar Jazilul saat dihubungi, Jakarta, Senin (1/2/2021).
Jika tuduhan tersebut benar, Jazilul merasa prihatin, karena saat ini Indonesia perlu demokrasi dan partai yang kuat, serta santun, tanpa fitnah apalagi mengambil paksa.
Namun, Jazilul merasa kurang percaya jika Kepala Staf Kepresidenan itu benar-benar ingin mengambil Demokrat secara paksa.
"Alur ceritanya bikin penasaran. Masak iya sih sesederhana itu? Ini kan perkara besar dan serius. Hampir tidak percaya," ucap Jazilul.
Baca juga: Abu Janda Bawa Ransel Berisikan Pakaian Saat Diperiksa Bareskrim Polri: Saya Siap Ditahan
Baca juga: Moeldoko Buka-bukaan Soal Tudingan Dirinya Ingin Kuasai Demokrat: Mungkin Itu Gara-gara Foto
Baca juga: Seorang Ibu Digugat Anak Kandungnya Rp 12 Miliar, Dituding Tak Menafkahi Selama 5 Tahun
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko merupakan pejabat negara yang ingin mengambil kepemimpinan Partai Demokrat dari tangan Ketua Umum AHY.
Hal tersebut disampaikam Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief dalam akun Twitter miliknya @Andiarief_.
"Banyak yang bertanya siapa orang dekat Pak Jokowi yang mau mengambil alih kepemimpinan AHY di demokrat, jawaban saya KSP Moeldoko," tulis Andi yang dikutip Tribunnews, Senin (1/2/2021).
Menurutnya, alasan AHY berkirim surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait rencana pengambilalihan Demokrat secara paksa oleh Moeldoko, karena dikabarkan mendapat restu dari presiden.
"Kenapa AHY berkirim surat ke Pak Jokowi, karena saat mempersiapkan pengambilalihan menyatakan dapat restu Pak Jokowi," tulis Andi.
