"Sebelumnya bagi-bagi nasi kotak, kemarin bagi-bagi souvenir. Jika itu sudah dipersiapkan di mobil, namanya bukan spontanitas."

"Harusnya istana bisa antisipasi dalam kunker ada potensi kerumunan," tulis Mardani, Rabu (24/2/2021).

Baca juga: Setelah Kalteng, Sumut dan NTT, Jokowi Berencana Buka Food Estate Lagi di Daerah Lain  

Selain itu, anggota Komisi II DPR RI ini juga menyinggung beberapa statement Jokowi terkait PPKM yang tak efektif dan naiknya angka kasus virus covid-19.

Melihat fenomen kerumunan itu, ia mempertanyakan apakah warga mencontoh dari pemimpin negaranya.

"Presiden kecewa dan marah karena PPKM/PSBB tidak efektif, kasus terus naik."

"Karena daerah kurang tegas sehingga masyarakat kurang patuh protokol kesehatan."

"Tapi beberapa kali presiden menyebabkan kerumunan, warga mencontoh pemimpinnya?," lanjut tulis politikus PKS itu.

3. Epidemiolog: Presiden Harusnya Beri Contoh

Epidemiolog Griffith University, Dicky Budiman berpendapat, Presiden Jokowi seharusnya bisa memberi contoh.

Keteladanan itu tidak hanya bagi masyarakat tapi juga bagi pemerintah daerah di NTT. 

"Harusnya memberi contoh untuk pemerintah daerah di NTT, baik provinsi maupun di kabupaten/kota tentang pentingnya 5M. Selain 3M yaitu meminimalisir mobilitas, mencegah keramaian kerumunan. Itu contoh yang harus kita berikan," kata Dicky saat dihubungi Kompas.com, Rabu (24/2/2021).

Dicky mengatakan, dibutuhkan keteladanan dan konsistensi atau komitmen untuk mematuhi protokol kesehatan.

Salah satu contoh keteladanan itu, kata dia, dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk pejabat publik dalam hal ini Presiden Jokowi.

"Kita perlu keteladanan dan memberikan contoh konsistensi mematuhi protokol kesehatan yang penting untuk tidak hanya siapapun yang melakukan, tapi juga untuk masyarakat dan berkontribusi dalam perbaikan pandemi kita yang belum terkendali ini," jelasnya.