"Terdapat tiga Provinsi diluar Jawa dan Bali yang diikutkan, karena terjadi kenaikan kasus yang cukup signifikan dan memerlukan perhatian lebih lanjut," kata Airlangga.

Dengan demikian, total ada 10 Provinsi yang akan menerapkan PPKM Mikro Jilid ke-3 ini.

Tujuh provinsi berada di wilayah Jawa-Bali, yakni Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.

Baca juga: PPKM Mikro Sukses Turunkan Kasus Covid-19

2. Fasilitas Umum

Selain wilayah yang diperluas, hal yang berbeda dari aturan PPKM Mikro sebelumnya yakni mengenai pembukaan fasilitas umum.

Fasilitas umum mulai diizinkan untuk dibuka dengan kapasitas maksimal 50 persen dengan pengaturan oleh pemerintah daerah.

"Pada prinsipnya ini adalah fasilitas umum yang berbasis komunitas," terang Airlangga.

Adapun dalam PPKM mikro periode sebelumnya, ada sejumlah aturan pembatasan yang dibuat pemerintah.

Pembatasan itu misalnya perkantoran menerapkan 50 persen work from home (WFH), kegiatan belajar mengajar tetap dilakukan secara daring (online), pusat perbelanjaan atau mal beroperasi hingga pukul 21.00 dengan protokol kesehatan.

Lalu, pelanggan di restoran diperbolehkan makan di tempat (dine in) dengan kapasitas maksimal 50 persen dan layanan pesan antar diperbolehkan.

Kemudian, tempat ibadah maksimal 50 persen dengan protokol kesehatan, kegiatan konstruksi beroperasi 100 persen dengan protokol kesehatan, dan sektor esensial beroperasi 100 persen juga dengan protokol kesehatan.

3. Larangan Bepergian ke Luar Daerah

Pada masa PPKM Mikro Jilid III ini, pemerintah melarang kegiatan bepergian ke luar daerah selama masa liburan Isra Mi'raj dan Hari Raya Nyepi.

Kebijakan pelarangan tersebut berlaku bagi pegawai ASN/TNI/Polri/BUMN/BUMD.

Tak hanya itu, pegawai Swasta/Perusahaan pun juga diimbau untuk tidak bepergian ke luar daerah.

(Tribunnews.com/Tio/Fransiskus Adhiyuda Prasetia)