Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Tanggapan Pengamat soal Pasal UU ITE yang Dinilai Multitafsir: Sudah Bagus, Tinggal Pelaksanaan

Koordinator Wilayah Peradi Jawa Tengah, Badrus Zaman, menanggapi soal pasal UU ITE yang dinilai multitafsir: Sudah bagus, tinggal pelaksanaannya.

Tanggapan Pengamat soal Pasal UU ITE yang Dinilai Multitafsir: Sudah Bagus, Tinggal Pelaksanaan
Freepik
Ilustrasi - Koordinator Wilayah Peradi Jawa Tengah, Badrus Zaman, menanggapi soal pasal UU ITE yang dinilai multitafsir: Sudah bagus, tinggal pelaksanaannya. 

TRIBUNNEWS.COM - Banyak pihak menilai pasal-pasal dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengandung makna ganda (multitafsir).

Diketahui, kini pemerintah sudah membentuk tim akjian untuk menilai pasal UU ITE apa saja yang perlu direvisi.

Terkait hal itu, pengamat hukum Badrus Zaman menganggap terkadang kepolisian memaksakan isi pasal UU ITE.

Menurutnya, terkadang polisi ada kemauan untuk melanjutkan

"Itu sebenarnya polisi ada kemauan untuk melanjutkan perkara itu," kata Badrus di program Kacamata Hukum Tribunnews, Senin (22/3/2021).

Baca juga: Pengamat Politik Nilai Antusiasme Masyarakat Indonesia pada Pilpres 2024 Mulai Terlihat

Baca juga: Pengamat Nilai Kisruh Partai Demokrat Dipicu Krisis Legitimasi Kepimpinan AHY

Sisi lain, Badrus menilai materi yang terkandung UU ITE sudah cukup bagus.

Hanya saja tinggal bagaimana pengaplikasian UU ITE itu.

"Undang-undang ini menurut saya sudah bagus, makanya tinggal bagaimana pelaksanaannya."

"Kalau pelaksanaannya bagus, juga enggak masalah," jelas Koordinator Wilayah Peradi Jawa Tengah itu.

Lebih lanjut, Badrus menerangkan, UU ITE ini memang termasuk delik aduan.

Korwil  Peradi jateng, Badrus Zaman
Koordinator Wilayah Peradi Jawa Tengah, Badrus Zaman menanggapi soal pasal UU ITE yang dinilai multitafsir: Sudah Bagus, tinggal pelaksanaanya di Program Kacmata Hukum, Senin (22/3/2021). (Tangkapan Layar Youtube Tribunnews)

Baca juga: Elektabilitas Airlangga Stagnan di Luar 10 Besar, Pengamat : Lebih Mungkin Jadi Cawapres 

Baca juga: Pengamat Sebut Konflik di Demokrat Harus Diselesaikan Berdasar Mekanisme Hukum

Halaman
1234
Penulis: Shella Latifa A
Editor: Pravitri Retno Widyastuti
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas