TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengkritik rencana  menghidupkan kembali Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN)  yang pada masa Orde Baru dikenal sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berencana untuk menghidupkan  PPHN melalui amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang sedang dikaji saat ini.

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) ini menilai PPHN tidak memiliki implikasi hukum karena Presiden tidak dipilih dan bisa dijatuhkan MPR, seperti di masa Orde Baru.

Karena itu menurut dia, penerapan haluan negara sudah tidak relevan dan berfaedah lagi di masa sekarang.

“Menurut saya tidak ada implikasi hukum, kalaupun ada haluan negara apapun nanti namanya. Karena presiden tidak dipilih oleh MPR dan tidak juga bisa dijatuhkan oleh MPR,” ujar Bivitri Susanti dalam Diskusi Daring Forum Diskusi Salemba 50: ‘Merefleksikan Kembali, Demokrasi Kita di Persimpangan Jalan?,’ Rabu (24/3/2021).

“Jadi tidak ada implikasi hukum. Boleh-boleh saja ada tapi kurang berfaedah. Jadi gunanya apa ,” tanya Bivitri Susanti.

Dia tidak menginginkan amandemen UUD 1945 dilakukan tanpa manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat dan hal yang lebih besar. Jadi bukan sekedar nostalgia masa lalu.

“Amandemen itu sesuatu yang luar biasa. Biasanya mengikuti suatu perubahan politik yang luar biasa, seperti reformasi 1998 dulu. Nah ini kan tiba-tiba, ‘yuk kita bikin yuk haluan negara seperti dulu.’ Jadi ada nostalgia,” jelasnya.

Padahal untuk tujuan yang sama dengan PPHN, dia menjelaskan sudah ada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

“Kita punya RPJP dan RPJM, kalau yang lebih kekinian. Senurut saya kekinian dalam arti dia ada indikator keberhasilan dan sebagainya sebagai tolok ukur,” ujarnya.

“Kalau mau yang overarching vision, kan ada Pembukaan UUD 1945, yang tujuan-tujuan negara itu loh, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi dan seterusnya. Begitu juga ada Pancasila. Kalau memang harus ada namanya haluan negara,” jelasnya.

Bagi masyarakat, lebih lanjut kata dia, haluan negara tidak punya pengaruh langsung, sehingga tidak menjadi fokus mereka.

Baca juga: Bamsoet: Matangkan Substansi PPHN dan Tegaskan Tidak Ada Pembahasan Tentang Periodesasi Presiden

“Masyarakat nggak membicarakan itu. Masyarakat lebih fokus ke isu-isu konkrit seperti korupsi, pembungkaman, demokrasi, pandemi, ekonomi akibat pandemi.”

“Haluan negara tidak punya pengaruh langsung, yang penting bagi rakyat adalah kebijakan konkrit mengenai hal-hal itu,” jelasnya.

Sebelumnya  Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan jalan terang menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang menjadi amanat dan rekomendasi MPR RI 2014-2019 sudah mulai terlihat.

Di tahun 2021 ini, MPR RI melalui Badan Pengkajian bekerjasama dengan Komisi Kajian Ketatanegaraan akan mulai bekerja dengan melibatkan pakar/akademisi dari berbagai disiplin ilmu, termasuk Lembaga Negara dan Kementerian Negara untuk menyusun Rancangan PPHN berikut naskah akademiknya.

"Bersamaan dengan itu, Pimpinan MPR bersama Pimpinan Badan Pengkajian akan melakukan komunikasi politik dengan pemerintah, Pimpinan Lembaga Negara, Pimpinan Partai Politik, Pimpinan Ormas, Forum Rektor, dan sebagainya. Melalui berbagai kegiatan seperti road show dan focus group discussion," ujar Bamsoet usai memimpin Rapat Pimpinan MPR RI bersama Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI dan Pimpinan Komisi Kajian Ketatanegaraan, di Ruang Rapat Pimpinan MPR RI, Jakarta, Senin (18/1/2021).

Turut hadir para Wakil Ketua MPR RI antara lain Ahmad Muzani, Jazilul Fawaid, Lestari Moerdijat (virtual), Zulkifli Hasan (virtual), Hidayat Nur Wahid (virtual), Syarif Hasan, serta Fadel Muhammad. Hadir pula pimpinan Badan Pengkajian MPR RI antara lain Djarot Saiful Hidayat (PDI-Perjuangan), Agun Gunandjar Sudarsa (Golkar), Tifatul Sembiring (PKS), dan Benny Harman (Demokrat).

Sementara pimpinan Komisi Kajian Ketatanegaraan yang hadir antara lain Daryatmo Mardiyanto, Rambe Kamarul Zaman, Prof. Bachtiar Aly, dan Siti Masrifah.

Ketua DPR RI ke-20 ini menegaskan, adanya PPHN tidak menghilangkan SPPN (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional), RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang), dan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah). Justru PPHN akan menjadi payung ideologi dan konstitusional dalam penyusunan SPPN, RPJP, dan RPJM yang lebih bersifat teknokratis.

"Dengan kata lain PPHN memuat arahan pembangunan. Sementara SPPN, RPJP, dan RPJM memuat apa yang harus dilakukan negara untuk mencapai target pembangunan tersebut," tandas Bamsoet.

Wakil Ketua Umun KADIN Indonesia ini menjelaskan, keberadaan PPHN untuk memastikan adanya satu pedoman bagi seluruh elemen bangsa untuk meneguhkan pokok-pokok pikiran UUD NRI Tahun 1945. Selain juga memperkuat sistem presidensial di era desentralisasi, serta menjamin keberlangsungan kepemimpinan nasional yang konstitusional, kuat dan stabil dan berwibawa.

"Keberadaan PPHN juga akan memperkokoh integrasi bangsa dalam semangat persatuan dan kesatuan, yang berdasar kepada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhineka Tunggal Ika. Kita memerlukan adanya satu pedoman atau arah yang menjamin keberlangsungan visi dan misi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945,” jelas Bamsoet.

Salah satu rekomendasi dari MPR masa jabatan 2014–2019 adalah untuk melakukan kajian secara mendalam terhadap substansi dan bentuk hukum PPHN. Beberapa hal yang dikaji adalah apakah PPHN masuk dalam pasal UUD NRI Tahun 1945, atau masuk dalam Ketetapan MPR, atau cukup dalam Undang-Undang.

“Pertanyaan lain yang sering muncul adalah apa urgensi PPHN karena sudah ada Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Apakah PPHN akan menggantikan SPPN dan RPJP? Apakah kehadiran PPHN ini akan menjadikan MPR kembali menjadi lembaga tertinggi negara? Juga pertanyaan jika satu-satunya pintu masuk melalui perubahan UUD NRI Tahun 1945, apakah tidak akan membuka kotak pandora,” kata Bamsoet.

Dalam Rapat Pimpinan, Ketua Badan Pengkajian Djarot Saiful Hidayat memaparkan perkembangan kajian terhadap substansi dan bentuk hukum PPHN. Salah satu hasil kajian adalah PPHN dimasukkan dalam Ketetapan MPR. Karena itu perlu dilakukan amandemen terbatas dengan menambah satu ayat di Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945. Pimpinan Badan Pengkajian juga menyampaikan bahwa amandemen terbatas tidak akan membuka kotak pandora karena tatacara dan aturan yang ketat serta tidak akan mengubah sistem presidensial yang ada.

“Sebagaimana saran dari Badan Pengkajian, salah satu pintu masuk untuk menghadirkan PPHN adalah melalui Ketetapan MPR. Mau tidak mau kita memang harus melakukan amandemen terbatas karena harus menambah satu ayat dalam Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945,” ujar Bamsoet.

Bamsoet mengakui gagasan menghadirkan kembali PPHN memang bukan hal mudah, tetapi juga bukan hal yang tidak mungkin, agar pada pemilu serentak 2024 nanti PPHN ini menjadi bagian tak terpisahkan dari visi dan misi calon presiden dan calon wakil presiden serta visi dan misi calon gubernur, bupati dan walikota.

“Jalan menuju perubahan UUD NRI Tahun 1945 pastilah bukan hal mulus. Karena sekurang-kurangnya perlu dukungan sepertiga anggota MPR untuk pengusulan, dan rapat harus kuorum dihadiri duapertiga dari jumlah anggota MPR, dan memerlukan suara 50 persen plus satu untuk mendapatkan persetujuan,” pungkasnya.(*)