Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sering mengingatkan semua anggota Kabinet Indonesia Maju untuk tidak melakukan korupsi. Karena rakyatlah yang akan menjadi korban.

Hal itu disampaikan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko  dalam Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Tahun 2021-2022, Selasa (13/4/2021).

“Saya ingin mengingatkan arahan presiden yang sering disampaikan saat rapat terbatas kabinet yaitu untuk menciptakan sistem yang menutup celah korupsi. Jangan korupsi apapun atas hak rakyat,” ujar Moeldoko seperti disiarkan langsung di Channel Youtube Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  

Selain itu Presiden Jokowi juga kata Moeldoko berpesan kepada para pejabat untuk tidak menyalahgunakan kewenangan dan jangan mau disuap. Karena itu semua hanya akan menyengsarakan rakyat.

“Jangan menyalahkan kewenangan, jangan mau disuap serta jangan melakukan pungli karena pada dasarnya dan pada akhirnya yang menjadi korban ada rakyat,” tegasnya.

Baca juga: Soal Perombakan Kabinet, Jokowi Sudah Berembug dengan KH Maruf Amin 

“Dan ini, kalimat ini seringkali diulang-ulang oleh Presiden. Untuk itu ini harus menjadi perhatian kita semuanya,” ucapnya.

Karena itu dia mengingatkan agar para pejabat tidak berani mencoba melakukan korupsi.

Apalagi Moeldoko menyatakan pemerintah telah mempunyai strategi pencegahan yang kuat untuk membongkar tindakan korupsi di Indonesia.

"Sistem pencegahan korupsi sudah semakin kita perkuat dari hulu ke hilir. Jadi bagi siapapun yang masih nekad pasti akan disikat tanpa pandang bulu," kata Moeldoko dalam acara yang disiarkan secara daring ini.

Moeldoko merinci, pemerintah telah menyiapkan enam aksi dalam Stranas PK periode 2021 sampai 2022.

Pemerintah berharap skema itu berhasil membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghilangkan tindakan korupsi di Indonesia.

Baca juga: Jokowi Pamer Undang-undang Cipta Kerja dalam Hanover Messe

"Strategi nasional pencegahan korupsi adalah komitmen kuat pemerintah bersama-sama dengan KPK sebagai upaya untuk menciptakan pemberantasan korupsi yang sistemik, kolaboratif, dan berdampak nyata," sebut Moeldoko.

Moeldoko mengatakan enam aksi tersbut ditujukan untuk menjadi poin penting tahun ini yakni percepatan perizinan dan tata kelola ekspor impor.