Usai Bertemu Syaikhu, Airlangga Hartarto Sebut PKS Dukung Kebijakan Pemerintah Larang Mudik 2021
DPP PKS sepakat dengan kebijakan pemerintah terkait larangan mudik Lebaran 2021.
Penulis: Chaerul Umam
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPP PKS sepakat dengan kebijakan pemerintah terkait larangan mudik Lebaran 2021.
Hal itu selaras dengan pandangan DPP Partai Golkar dalam rangka menekan laju penularan Covid-19 di Tanah Air.
Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto usai menggelar pertemuan dengan jajaran DPP PKS di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (29/4/2021).
"Dalam rangka menghadapi hari raya Idul Fitri, PKS juga mendukung kebijakan pemerintah untuk larangan mudik," kata Airlangga.
Airlangga mengatakan, situasi pandemi Covid-19 ini membuat Indonesia harus mempelajari dari kejadian gelombang ke-3 di negara lain seperti di India yang per hari tembus 300.000 kasus.
Baca juga: Bio Farma Siapkan 18 Juta Vaksin Covid-19 di Mei Mendatang
"Dan tentu beberapa negara lain juga terjadi third wave dan ini membawa kita untuk ingat dan waspada dan berhati-hati," ujar Menko Perekonomian itu.
Atas dasar itu, Golkar dan PKS sepakat mendukung pemerintah melarang mudik lebaran 2021 dalam rangka mengedepankan kepentingan keselamatan jiwa rakyat Indonesia.
Baca juga: Sambangi DPP Golkar, PKS Bawa Ide Pembebasan Pajak STNK Bagi Kendaraan Roda Dua
"Sehingga tentu ini akan kita sama-sama, pemerintah telah mengambil keputusan dan tentu didukung oleh partai partai yang ada," kata Airlangga.
Turut hadir mendampingi Airlangga yaitu Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita, Sekjen Golkar Lodewijk F Paulus, Wakil Ketua Umum Golkat Nurul Arifin, dan Bendahara Umum Partai Golkar Dito Ganinduto.
Baca juga: Sambangi DPP Golkar, PKS Bawa Ide Pembebasan Pajak STNK Bagi Kendaraan Roda Dua
Sementara itu, turut mendampingi Presiden PKS Ahmad Syaikhu adalah Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Al Habsy, Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini, Ketua DPP Bidang Ekonomi dan Keuangan Anis Byarwati.
Kemudian Ketua DPP Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga Kurniasih Mufidayati, Sekretaris BP3 Rahmat Zaidi, Wasekjen Rozaq Asyhhari, Wasekjen Sugeng Susilo, Ketua KSP Pipin Sopian, Wakil Kepala KSP Baidillah Barra, dan Tenaga KSP Iwan Kurniawan.
