Alasannya, karena negara kita merdeka maka negara kita mengalami kemajuan dalam jumlah turunnya angka kemiskinan secara konsisten dari waktu ke waktu.

Tahun 1966 saat Bung Karno turun angka kemiskinan tersisa 54 persen dari sebelum merdeka yang mungkin lebih dari 99 persen.

Saat Soeharto jatuh tahun 1998 angka kemiskinan tersisa 18 persen.

Pada era reformasi setelah melalui Presiden Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY (1998-2014) jumlah orang miskin turun lagi tinggal 11,9 persen.

Pada akhir pemerintahan Jokowi I (2019) turun lagi tinggal 9,1 persen dan tahun 2020 naik karena ada pandemi covid-19 menjadi 9,7 persen, seperti yang terjadi di seluruh dunia.

Jadi karena kita punya negara merdeka maka kita bisa menurunkan jumlah orang miskin dari waktu ke waktu, meskipun banyak korupsinya; apalagi kalau tidak ada korupsi.

Mahfud MD mengatakan dua poin pernyataanya tersebut tidak memiliki hubungan sebab akibat atau kausalitas.

"Pertama, demokrasi kita dianggap sudah kebablasan sehingga melahirkan banyak korupsi. Ini harus diperbaiki sebagai bagian dari upaya melawan korupsi."

Baca juga: Mahfud MD Ungkap Jumlah Korban Kebrutalan KKB Papua dari Warga Sipil, TNI, Polri 3 Tahun Terakhir

"Kedua, karena negara kita merdeka maka angka kemiskinan turun secara konsisten dari waktu ke waktu. Meski banyak korupsi berkah kemerdekaan itu telah menurunkan angka kemiskinan secara konsisten dari waktu ke waktu, apalagi jika tidak ada korupsi. Banyaknya korupsi itu fakta, turunnya angka kemiskinan itu fakta lain yang tak ada hubungan kausalitas. Dimana salenconya," kata Mahfud.

Baca juga: Bertemu Pimpinan KPK, Mahfud MD Dapat Banyak Dokumen Soal BLBI

Sebelumnya Muhammad AS Hikam, dalam akun twitternya @mashikam menyindir Mahfud yang melontarkan pernyataan soal korupsi, oligarki, dan kemajuan negara.

"KATA Prof Mahfud MD: "Negara kita ‘ sangat koruptif, oligarki, dsb... Tapi kita tak boleh sepenuhnya kecewa. Sebab ada kemajuan."

"Justru KEDUA hal itu yang jadi PENYEBAB kemunduran Pak. SELENCO!.*)" twitt Hikam.