Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Tajamkan Wawasanmu,
Suarakan
Opinimu
KLIK DI SINI
Tribun
LIVE ●

Fraksi Gerindra Harap Revisi Otsus Jadi Solusi Persoalan Papua

Ahmad Muzani berharap revisi UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua bisa menjadi solusi berbagai persoalan di Papua

Tayang:
Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Chaerul Umam
zoom-in Fraksi Gerindra Harap Revisi Otsus Jadi Solusi Persoalan Papua
Tribunnews.com/Chaerul Umam
Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Ahmad Muzani berharap revisi UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua bisa menjadi solusi berbagai persoalan di Papua.

"Kami harap Pansus revisi Otsus Papua jilid dua yang sekarang dibahas di DPR, dan beberapa bulan lagi akan selesai, mudah-mudahan menjadi solusi," kata Muzani kepada wartawan, Jumat (7/5/2021).

Muzani meminta pembahasan dilakukan secara komprehensif.

Pemerintah dan DPR diminta tak menutup ruang bagi pihak terkait dalam pembahasan.

"Libatkan seluruh stakeholder yang ada di Papua," ujarnya.

Baca juga: Anggota DPR Papua Desak Pemerintah Hentikan Pembahasan Revisi Otsus Papua

Baca juga: Anggota Komisi I DPR RI: Tidak Boleh Ada Tindakan Rasis Terhadap Semua Rakyat Papua

Lebih lanjut, Sekjen Partai Gerindra itu menilai situasi di Papua sudah sangat mengkhawatirkan karena tindakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang menyebarkan teror di Papua.

Sehingga menyebabkan ketakutan dan kepanikan pada masyarakat dengan menghancurkan fasilitas umum seperti rumah ibadah, sekolah, rumah sakit, dan pasar.

Rekomendasi Untuk Anda

"Kalau itu terjadi maka tujuan dari sebuah gerakan itu sudah berhasil yaitu menimbulkan ketakutan umum. Ketakutan umum artinya menciptakan ketidakpercayaan pada aparat kemudian pada pemerintah," ucapnya.

Baca juga: Aparat TNI-Polri Terlibat Baku Tembak dengan KKB di Ilaga

Atas dasar itu Muzani menilai langkah pemerintah sudah tepat dengan mengoordinasikan kekuatan yang ada di TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Wakil Ketua MPR RI itu juga mendorong seluruh stakeholder dapat bersatu mengakhiri persoalan di Papua.

"Pada akhirnya barangkali pendekatan yang seperti itu harus diturunkan kepada pendekatan yang lebih multikultural, dan multietnis," pungkasnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
Berita Populer
Atas