Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Kerumunan Massa di Acara Rizieq Shihab

Vonis Rizieq Shihab di Kasus Kerumunan Megamendung Dinilai Tak Beri Pelajaran bagi Masyarakat

Anggota Komite I DPD RI, Abdul Rachman Thaha menanggapi jatuhan vonis yang diberikan kepada Habib Rizieq Shihab dalam kasus kerumunan di Megamendung.

Vonis Rizieq Shihab di Kasus Kerumunan Megamendung Dinilai Tak Beri Pelajaran bagi Masyarakat
Tribunnews.com/Jeprima
Habib Rizieq Shihab saat mendatangi Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu (12/12/2020). 

TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komite I DPD RI, Abdul Rachman Thaha (ART) menanggapi jatuhan vonis yang diberikan kepada Habib Rizieq Shihab (HRS) dalam kasus kerumunan di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, beberapa waktu silam.

ART menilai vonis hakim terlalu jauh jaraknya dari apa yang disampaikan jaksa penuntut umum (JPU).

Diketahui eks Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) itu dijatuhi hukuman denda Rp 20 juta subsider lima bulan kurungan penjara dalam kasus kerumunan di Megamendung.

Vonis tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan JPU, yaitu 10 bulan penjara dan denda Rp 50 juta subsider tiga bulan kurungan.

"Jauh sekali jarak antara majelis hakim dan jaksa penuntut hukum dalam perkara Megamendung dengan terdakwa HRS," ungkap ART kepada Tribunnews.com, Kamis (28/5/2021).

Anggota Komite I DPD RI, Abdul Rachman Thaha (ART)
Anggota Komite I DPD RI, Abdul Rachman Thaha (ART) (Warta Kota)

Baca juga: Vonis Rizieq Shihab Denda Rp20 Juta, Ahmad Sahroni Apresiasi, Minta Tegas ke Pelanggar Prokes Lain

ART menyebut Pada umumnya dalam persidangan di banyak negara, hukuman penjara diberikan hanya kepada terdakwa yang melakukan kejahatan kelas berat.

Sedangkan denda diberikan kepada pelaku yang perbuatan pidananya dinilai ringan.

"Apalagi saat besaran denda yang hakim putuskan berbeda tajam dengan nilai denda yang jaksa tuntutkan, maka kian nyatalah bahwa perbuatan terdakwa memang tergolong ringan."

"Pun karena hakim tidak mengirim HRS ke rumah prodeo, semakin terkoreksi anggapan komplotan buzzer bahwa HRS sejatinya bukan orang yang berpotensi membahayakan orang banyak," ungkapnya.

ART menilai, denda merupakan cara untuk mengubah tindak-tanduk terdakwa.

Baca juga: Bantah Ada Penggalangan Dana, Denda Perkara Kerumunan Megamendung Bakal Dibayar Keluarga Rizieq

Halaman
123
Penulis: Wahyu Gilang Putranto
Editor: Arif Fajar Nasucha
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas