Dalam pengakuannya, Harun menyatakan tidak tahu sebab pastinya, bahkan dirinya sempat dijuluki Firli sebagai Raja Operasi Tangkap Tangan (OTT).

"Saya tidak mengerti, bahwa tahun 2018 itu Pak Firli memberikan penghargaan kepada saya dengan julukan raja OTT," katanya.

"Karena memang pada saat beliau (menjabat) lah OTT itu terbanyak dilakukan, lalu kemudian saya pun sering diajak curhat oleh beliau, (tapi) kenapa saya harus menjadi orang yang paling harus ditandai dan harus diwaspadai," lanjut dia.

Tak cukup di situ, Najwa kembali menanyakan keterkaitan antara semua nama pegawai yang ada dalam daftar milik Firli Bahuri itu dengan ke-75 pegawai yang dinonaktifkan karena tak lulus asesmen TWK .

Dalam responnya, Harun meyakini kalau sebagian besar dalam nama pegawai itu merupakan pegawai yang dinonaktifkan.

"Apakah kemudian nama-nama di situ sekarang juga nama-nama yang akhirnya dinonaktifkan nih?" tanya Najwa.

"Sepertinya beberapa nama juga tersebut di dalam daftar yang menurut saya sudah dipegang oleh Pak Gufron itu," ucap Harun.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron yang turut dihadirkan secara virtual dalam acara tersebut membantah kalau Firli Bahuri pernah membuat daftar nama tersebut.

Hal tersebut diungkapkan Ghufron saat dimintai jawaban terkait pernyataan kedua penyidik senior KPK itu oleh Najwa Shihab.

"Saya harus to the point, karena ini pernyataan anda berbeda dengan pernyataan cak Harun, yang ada di sini jadi, iya atau tidak ada list yang dibuat oleh ketua KPK yang mencantumkan nama-nama yang sekarang kemudian menjadi (pegawai) non-aktif?," tanya Najwa dalam tayangan itu dikutip Sabtu (29/5/2021).

"Tidak ada kalau tentang nama-nama dan di situ bahwa kemudian saya mendengar bahwa salah satu yang disebut Taliban adalah Cak Harun saya katakan begitu kenapa sih sebenarnya apa yang terjadi," jawab Ghufron.