Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

UU Minuman Keras

Jokowi Tutup Keran Investasi Miras, MUI: Pemerintah Lindungi Kesehatan dan Moral Rakyatnya

MUI memberikan apresiasi kepada presiden Presiden Jokowi yang telah melarang kegiatan penanaman modal atau investasi miras

Jokowi Tutup Keran Investasi Miras, MUI: Pemerintah Lindungi Kesehatan dan Moral Rakyatnya
Tribunnews.com/Larasati Dyah Utami
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan apresiasi kepada presiden Presiden Jokowi yang secara resmi telah melarang kegiatan penanaman modal atau investasi di bidang minuman keras (miras), melalui Peraturan Presiden (Perpres) nomor 49/2021 yang mengubah Perpres nomor 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. 

Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas memberikan apresiasi kepada presiden Presiden Jokowi yang telah melarang kegiatan penanaman modal atau investasi di bidang minuman keras (miras), melalui Peraturan Presiden (Perpres) nomor 49/2021 yang mengubah Perpres nomor 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

"Kami menilai hal ini jelas-jelas sangat sesuai dan sejalan dengan amanat konstitusi di mana tugas negara dan pemerintah adalah melindungi rakyatnya baik menyangkut agama dan keyakinannya serta kesehatan, ekonomi dan morality bangsanya," kata Anwar dalam siaran pers yang diterima, Selasa (8/6/2021).

Baca juga: Pengen Wajah Selalu Kencang, Tyas Mirasih Treatment Duolift Sequential Facial

Anwar mengatakan di peraturan tersebut perdagangan minol masih masuk kategori terbuka tetapi dengan izin khusus.

MUI pun telah meminta kepada pemerintah untuk betul-betul bisa mengatur perdagangan dan peredarannya secara ketat.

Baca juga: Petugas Razia Pesta Miras 9 Muda-mudi di Ciamis, Ada yang Mencoba Mengelabui

"Karena yang namanya mengonsumsi minuman keras tersebut jelas jauh lebih besar mafsadat atau dampak buruknya dari pada maslahat dan atau manfaatnya dilihat dari sisi mana pun, apakah itu dari perspektif kesehatan, sosial dan ekonomi yang itu sangat disadari betul oleh Gubernur Papua Lukas Enembe," tambahnya.

Anwar menyebut maksud Lukas untuk memajukan daerahnya benar-benar sangat terkendala oleh kebiasaan minum-minuman keras dari rakyatnya karena yang namanya minuman keras tersebut menurut beliau berkorelasi kuat dengan produktivitas, kesehatan, dan kematian.

"Apalagi bila dikaitkan dengan ajaran agama Islam yang penganutnya terbesar di negeri ini hal ini jelas-jelas adalah haram hukumnya jadi harus benar-benar bisa dijauhi dan dihindari," pungkas Anwar.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Dalam perpres itu, satu hal yang menarik yakni ada pengaturan soal investasi yang berkaitan dengan industri minuman keras yang mengandung alkohol.

Halaman
12
Penulis: Reza Deni
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas