Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Sukamta menyatakan pemerintah harus evaluasi kebijakan ekonomi akibat dari kenaikan utang terus menerus, berbagai kebijakan kenaikan pajak naik sementara pertumbuhan ekonomi negatif. 

Sukamta menyatakan pemerintah minim inovasi dalam mencari sumber pembiayaan negara.

“Utang pemerintah terus meningkat secara jumlah dan ratio terhadap PDB.

Sejak tahun 2015 hingga tahun 2019 sebelum pandemi Covid-19.

Bahkan utang menjadi sumber utama pembiayaan pemerintah ketika pandemi Covid-19," ujar Sukamta, kepada wartawan, Kamis (17/6/2021). 

Baca juga: Partai Koalisi Pemerintah Jepang Bakal Tolak Mosi Tidak Percaya Pihak Oposisi

"Porsi utang yang sudah di atas 30% dan tingkat imbal hasil/bunga yang tidak efisien dan memberatkan. Bahkan dibandingkan dengan negara tetangga ASEAN.

Jumlah utang yang terus membesar pada akhirnya rakyat Indonesia yang harus menanggung beban dengan kenaikan dan penambahan jenis pajak.

Hal ini terjadi karena pemerintah tidak memiliki inovasi kebijakan fiskal,” imbuhnya. 

Menurut data Menteri Keuangan, utang pemerintah per akhir April 2021 telah mencapai Rp 6.527,29 triliun. 

Utang melonjak 26% atau Rp 1.355 triliun dibandingkan periode yang sama tahun 2020 sebesar Rp 5.172,48 triliun.

Akibatnya rasio utang pemerintah pun mencapai 41,18% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Anggota Komisi I DPR RI ini juga menyoroti  kenaikan utang dan jumlahnya yang besar ternyata tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

“Ekonomi Indonesia pada kuartal I-2021 masih resesi, hanya tumbuh negatif 0,74% padahal anggaran pemulihan ekonomi sangat besar.