"Kalau ditanya bagaimana sikap PPP, maka PPP punya sikap sejauh ini ingin taat berkonstitusi saja yaitu masa jabatan presiden dua periode saja," kata Arsul saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (19/6/2021).

Ia juga mengingatkan, selama ini Jokowi sudah pernah menyatakan sikap penolakan terkait wacana presiden tiga periode.

"Saya kira, publik masih ingat ketegasan sikap beliau sebagai presiden terkait itu. Beliau ingin taat konstitusi yakni menjabat dua periode saja," ucapnya.

"Beliau malah sampai mengatakan bahwa pihak yang menggelindingkan wacana presiden tiga periode itu ingin menampar dan menjerumuskannya. Pandangan PPP sejauh ini sama dengan beliau," tambahnya.

Karena itu, ia meminta agar semua pihak dapat menyikapi munculnya Komunitas Jok-Pro 2024 sebagai bagian dari dinamika dan ekspresi berdemokrasi.

5. Partai Demokrat

Terkait pembentukan organisasi relawan Komunitas Jok-Pro 2024, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menegaskan Indonesia tak hanya memiliki Jokowi dan Prabowo Subianto saja.

Masih banyak tokoh lain, yang menurutnya pantas maju pada Pemilu mendatang, seperti Anies Baswedan, Ridwan Kamil, dan Ganjar Pranowo dari deretan kepala daerah.

Lalu, Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar, Puan Maharani, dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari kalangan pemimpin partai politik.

Dilansir Tribunnews, Herzaky mengatakan jika Jokowi-Prabowo diusung pada Pilpres 2024, maka Indonesia tak memiliki kemajuan sejak 2014 silam.

Pasalnya, kata Herzaky, kontestasi politik antar Jokowi dan Prabowo pernah memunculkan polarisasi di masyarakat.

"Kenyataannya, sejak 2014, kontestasi antar keduanya malah membelah masyarakat. Memunculkan polarisasi dan luka mendalam di masyarakat, yang belum pernah kita alami di era-era sebelumnya."

"Kalau kemudian kita menyerahkan nasib Indonesia kembali kepada keduanya, seakan-akan Indonesia ini berhenti bergerak dan tidak ada kemajuan sejak 2014," paparnya, Minggu (20/6/2021).

Karena itu, Herzaky kembali mengingatkan pernyataan Jokowi yang menolak tegas wacana presiden tiga periode.

"Presiden Joko Widodo telah mendapatkan kesempatan selama dua periode sesuai dengan amanah konstitusi. Kita doakan dan kita dukung beliau agar dapat menuntaskan tanggung jawabnya dengan baik sampai dengan 2024."

"Beliau sendiri sudah berulang kali menolak adanya rencana tiga periode. Tentunya penolakan beliau ini bukan basa-basi apalagi lip service belaka."

"Janganlah beliau kemudian dijebak, dipancing-pancing, untuk mengamputasi demokrasi kita dan menghancurkan cita-cita reformasi," pungkasnya.

Baca artikel Wacana Presiden 3 Periode lainnya

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Wahyu Gilang Putranto/Vincentius Jyestha, Kompas.com/Nicholas Ryan Aditya, KompasTV/Iman Firdaus)