Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Calon Hakim Agung Suharto Ditanya Soal Pidana Mati Terhadap Anak

Suharto ditanya panelis terkait pandangannya terhadap mekanisme peradilan anak di Indonesia hingga pandangannya terhadap pidana mati terhadap anak.

Calon Hakim Agung Suharto Ditanya Soal Pidana Mati Terhadap Anak
Tangkapan Layar: Kanal Youtube Komisi Yudisial
Calon Hakim Agung Kamar Pidana yang saat ini menjabat sebagai Panitera Muda Pidana Khusus pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, Suharto, dalam Wawancara Terbuka Calon Hakim Agung Tahun 2021 Hari Ke-2 yang disiarkan di kanal Youtube Komisi Yudisial pada Rabu (4/8/2021). 

Menurut Suharto persoalan tersebut muncul di beberapa pemidanaan tatkala anak dijatuhkan pidana.

Dalam konsep pemidanaan anak, lanjut dia, adalah separuh maksimal ancaman dewasa.

Namun demikian, kata dia, tatkala anak menghadapi persoalan pidana atau anak berhadapan dengan hukum, para hakim justru menjatuhkan pidana separuh minimal.

Baca juga: Ketika Calon Hakim Agung Artha Theresia Dicecar Soal Pelanggaran HAM Berat Oleh Hikmahanto Juwana

"Ini problem yang di yuridis dan problem di praktik. Jadi lagi-lagi, kami pernah ada beberapa pidana non pemenjaraan tetapi efektifitasnya juga belum," kata dia.

Selain itu, ia juga mengungkapkan berdasarkan penelitian, mekanisme diversi atau pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana, tingkat keberhasilannya juga belum memuaskan.

Hal itu karena untuk perkara-perkara besar apalagi yang menimbulkan korban nyawa, dukungan masyarakat terhadap penegakan hukum pada anak yang berhadapan dengan hukum menjadi problema. 

Ia menjelaskan orientasi para pihak yang melakukan diversi agak susah atau khususnya bagi para korban.

Menemukan dua pihak yang bersengketa di mana yang satu menghendaki proses hukum yang ditegakkan kepada anak berhadapan dengan hukum yang notabene adalah terdakwa, namun di sisi lain adalah korban masih sulit.

Namun demikian, sepanjang persoalannya bukan nyawa, tidak menyangkut hal-hal yang susila, atau persoalannya yang tidak menyangkut hal-hal yang oleh masyarakat dimaklumi oleh diversi, hal tersebut sangat mungkin.

"Tetapi kalau sudah ada nyawa melayang, pelakunya anak, tetapi layak diadili, katakanlah 12 tahun ke atas, layak ditahan, itu mengembalikan ke keseimbangan hukum seperti semula untuk tercapai diversi itu dengan konsep restoratif justice itu agaknya sulit," kata dia.

Penulis: Gita Irawan
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas