Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Ditanya Mengatasi Tumpukan Perkara di Indonesia, Calon Hakim Agung Catur Iriantoro Jawab Begini

Jimly bertanya terkait tumpukan perkara yang masih jadi masalah pengadilan di seluruh negara dunia, termasuk Indonesia pada Catur Iriantoro.

Ditanya Mengatasi Tumpukan Perkara di Indonesia, Calon Hakim Agung Catur Iriantoro Jawab Begini
Tribunnews.com/Danang Triatmojo
Calon Hakim Agung Catur Iriantoro ditanya cara mengatasi masalah melimpahnya tumpukan perkara yang belum terselesaikan, dalam sidang Wawancara Terbuka Calon Hakim Agung Tahun 2021 di kanal Youtube Komisi Yudisial, Rabu (4/8/2021). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon Hakim Agung Catur Iriantoro ditanya cara mengatasi masalah melimpahnya tumpukan perkara yang belum terselesaikan, dalam sidang Wawancara Terbuka Calon Hakim Agung Tahun 2021.

Pertanyaan ini disampaikan oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie.

Jimly bertanya terkait tumpukan perkara yang masih jadi masalah pengadilan di seluruh negara dunia, termasuk Indonesia.

Baca juga: Calon Hakim Agung Jupriyadi Ditanya Soal Pengurangan Hukuman Djoko Tjandra dan Pinangki

Ia mencontohkan di Amerika ada 10 ribu kasus per tahun, dan Jerman 20 ribu kasus per tahun. Namun kedua negara itu dapat menyelesaikan pekerjaan hukum itu secara tuntas.

Bahkan, peradilan AS dapat menyelesaikan Judicial Review (JR) yang diajukan eks Presiden mereka, Donald Trump hanya dalam waktu 5 hari.

"Soal tumpukan perkara, di semua negara perkara itu numpuk. Di Amerika ada 10 ribu kasus per tahun, di Jerman ada 20 ribu kasus per tahun, tapi semua beres. Bahkan ada Judicial Review seperti Donald Trump kemarin dalam waktu 5 hari selesai. Kalau saudara terpilih, tumpukan perkara di Indoensia, bagaimana mengatasinya?," tanya Jimly dalam sesi wawancara terbuka yang disiarkan di kanal Youtube Komisi Yudisial, Rabu (4/8/2021).

Menjawab pertanyaan tersebut, Catur mengatakan percepatan proses peradilan dapat dilakukan dengan menuangkannya pada SOP.

Ia mengaku selama bertugas di Pengadilan Tinggi Pekanbaru, juga menerapkan SOP penyelesaian perkara.

Di mana perkara pidana dibatasi 11 hari kerja, dan perdata 18 hari kerja.

"Jadi ini saya praktikkan sendiri di pengadilan tinggi, di sana ada SOP bahwa penyelesaian perkara untuk pidana adalah 11 hari kerja, dan perdata 18 hari kerja. Sehingga kita sudah terbiasa kalau demikian harus menyelesaikan secara cepat," ujar Catur.

Baca juga: Ketika Calon Hakim Tinggi Artha Theresia Dicecar soal Pelanggaran HAM Berat

Halaman
12
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Theresia Felisiani
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas