Menurutnya Hamid, pejabat yang terlibat dalam kasus ini motifnya hanya satu yakni euforia ingin mengumandangkan kepada publik bahwa di terlibat segala ikhtiar meringankan beban rakyat. 

"Bahwa terjadi deviasi itu sesuatu yang tidak diinginkan," imbuh mantan Duta Besar Indonesia untuk Rusia dan Belarusia tersebut.

Berikut wawancara khusus Tribun Network bersama Mantan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Prof Hamid Awaluddin:

Bisa Anda cerita, ide menulis melecehkan daya nalar pejabat?

Idenya dari pengalaman empirik. Kalau melihat ke belakang sudah berapa kali terjadi pemasungan akal sehat para pejabat kita di Republik Indonesia.

Mari kita lihat contoh mungkin Anda masih segar ingat ketika seorang Menteri Agama berbicara di depan publik bahwa ada onggokan emas batangan di prasasti batu tulis yang bisa melunasi utang negara.

Anda bisa membayangkan sebuah statement yang benar-benar tidak mencerminkan akal waras kita.

Bagaimana mungkin pada saat itu Rp1.500 triliun utang negara, lalu ada orang mengatakan tersimpan emas batangan di bawah tanah.

Kalau Anda konversi emas waktu itu Rp250 ribu per gram. Untuk membayar Rp1.500 triliun kita butuh 6.000 ton emas batangan.

Kalau dikonversi dalam angkutan dengan asumsi truk 4 ton dengan panjang 5 meter maka kita harus deretkan truk tersebut mulai dari Kebayoran baru sampai Hotel Indonesia tanpa jarak satu jengkal.

Dari sini kita bisa bayangkan nalar ini di mana? Kemudian tiba-tiba di tengah jalan minggu lalu ada deklarasi menyumbang Rp2 triliun.

Logika sederhana, kalau orang ini menyumbang Rp2 triliun berapa banyak uangnya?

Angka berapa banyak itu yang saya logikakan lagi, dari mana dia dapat, dan bagaimana cara mendapatkannya. Kemudian bagaimana pajaknya.

Semua ini bergelayut dipikiran saya satu minggu terakhir.