TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) mendesak Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainuddin Amali untuk membatalkan atau menunda penyelenggaraan PON XX Papua 2021.

Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama mengatakan rakyat Indonesia selama dua tahun ini diminta selalu mematuhi protokol kesehatan.

Apalagi pemerintah saat ini sedang memberlakukan PPKM untuk memutus mata rantai virus Corona yang semakin melonjak.

"Namun sangat ironis, pemerintah tetap menyelenggarakan PON di Papua yang menghabiskan anggaran yang besar," kata Haris.

Dikatakan Haris, lonjakan penyebaran Covid-19 varian Delta semakin memprihatinkan dan menyebar ke semua daerah, tidak terkecuali di Tanah Papua, tempat penyelenggaraan pesta olahraga nasional ini akan dilaksanakan.

Baca juga: Boaz Solossa Beberkan Persiapan PON XX Papua, Belum Ada Kendala & Semua Berjalan Sesuai Rencana

"Penyelenggaraan PON XX Papua 2021 akan berpotensi menjadi cluster baru, disaat banyak penderita Covid-19 membuat fasilitas kesehatan tidak mampu menangani situasi yang ada, tenaga medis kelelahan menangani pasien, bahkan ikut ada korban," bebernya.

Haris menambahkan, Jepang sebagai negara maju yang menyelenggarakan Olimpiade Tokyo 2020 tidak mampu menekan lonjakan kasus Covid-19 usai olimpiade.

"Coba lihat Jepang, lonjakan kasus usai olimpiade semakin besar. Oleh karena itu KNPI meminta pemerintah segera membatalkan PON Papua," tegasnya.

Dia meminta Menpora RI membatalkan PON XX 2021 Papua untuk dibatalkan karena alasan kemanusiaan.

Penundaan bahkan pembatalan PON XX Papua 2021 menjadi cara terbaik dalam menahan laju penyebaran virus Corona dan menghindari cluster baru dari Tanah Papua hingga mencapai target vaksinasi.

Sebab vaksinasi yang digalakkan pemerintah masih jauh dari harapan dan tidak memungkinkan herd immunity tercapai.

"Karena Covid-19 ini maka pemerintah harus menunda bahkan membatalkan PON XX 2021 Papua," katanya.

"Kita tidak menginginkan kematian warga negara semakin bertambah karena even tersebut," bebernya.

Baca juga: Mendagri Tito Karnavian Minta Gubernur Papua Gunakan Istilah PPKM Level 4, Bukan Lockdown

"Apa pelaksanaan PON Papua begitu sangat penting sehingga tetap harus di laksanakan. Sementara rakyat Indonesia banyak yang susah makan, kehilangan pekerjaan dan negara saat ini sedang kesulitan anggaran" sambungnya.

Oleh karena itu kata Haris, jika pemerintah tetap bersih keras menggelar PON Papua, maka DPP KNPI akan mengeluarkan instruksi agar seluruh pengurus KNPI diseluruh wilayah di Indonesia, termasuk di Papua untuk menggelar unjuk rasa.

"KNPI juga akan mengajak seluruh elemen pemuda, buruh, mahasiswa untuk turun menolak PON Papua. Karena kami menduga ini hanya keinginan sekelompok orang," tandasnya.