"Di situ disebutkan bahwa telah meninggalkan jabatan dalam mengelola keuangan negara minimal dua tahun," lata Nyoman.

Nyoman kemudian mengutip keputusan MA nomor 118/MA/2009

"Disampaikan bahwa MA memberikan penilaian secara substantif lebih luas lagi, bahwa yang dimaksud di situ secara rasio legis dan filosofis, di mana rasio legis dan filosofis mengartikan bahwa setiap undang-undang ini dibuat tentu ada tujuannya," ujarnya.

Baca juga: Komisi XI Tegaskan Uji Kelayakan Calon Anggota BPK Profesional Melalui Mekanisme Politik

Nyoman mengatakan bahwa tujuannya yakni tak ada konflik kepentingan

"Apa conflict of interest-nya? Andaikan orang yang mendaftar tersebut itu melakukan diterima menjadi anggota tidak ada potensi menggunakan kewenangannya untuk menilai hasil pekerjaannya di masa lalu sebelum menjadi (Anggota BPK)," ujar Nyoman.

Adapun latar belakang Nyoman diketahui sebagai Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Manado (Kepala Satker Eselon III).

Nyoman mengatakan kantornya telah diperiksa oleh BPK dan dalam hasil pemeriksaan terhadap kantornya, tak ada atau belum ada temuan yang belum ditindaklanjuti.

Baca juga: Uji Kelayakan Calon Anggota BPK Digelar Besok di Komisi XI DPR

"Semuanya sudah selesai dan sudah dilaksanakan tindak lanjutnya Hal ini tercermin dalam surat dari tim BPK tersebut dan kemudian ada juga surat dari kakanwil Sulawesi Utara sebagai atasan saya dan bisa dilihat dalam IHPS (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester) baik dalam IHPS I 2019, IHPS II 2019, IHPS I 2020 dan IHPS II 2020," katanya.

Nyoman memastikan kantor Bea Cukai Manado sudah tidak ada tanggungan.

"Sehingga setelah itu saya pahami saya mendaftar karena dalam pikiran saya, saya tidak ada beban masa lalu terkait kalau saya nanti andaikan Allah SWT mengizinkan diterima sebagai Anggota BPK," ujarnya.