Harits menegaskan yang dibutuhkan dalam penyelesaian gejolak Papua adalah top leader dari NKRI yang mumpuni, mempunyai kapasitas, kredibel dan dukungan politik yang konstruktif dari parlemen dan berbagai pihak.

Apakah TNI yang bergerak untuk menumpas KKB itu tergantung keputusan politik pemerintah.

Di sisi lain, Harits menyebut menahunnya kasus teroris separatisme di Papua dipengaruhi dua faktor utama.

Pertama, keingingan dan kapasitas pemerintah pusat untuk menuntaskan kasus Papua secara berimbang proporsional dengan semua pendekatan, tegas, terukur dan komprehensif.

Sejauh apa hal pertama ini dimiliki pemerintah pusat, akan berpengaruh signifikan pada penyelesaian problem Papua.

Kedua, komitmen para pemimpin lokal Papua untuk mengakhiri konflik. Komitmen untuk bersama membangun Papua yang makmur adil dan maju dengan berkeadaban.

Karena itu para penguasanya harus tidak bermental korup dan opuntunir. Masyarakat Papua sejatinya tidak akan memberikan dukungan aksi separatisme jika hidup mereka makmur dan berkeadilan.

"Pertemuan dua faktor diatas korelatif mampu mengamputasi gerakan teroris separatisme di Papua," tandasnya.

Demi menyelesaikan masalah KKB Papua, dia menyarankan pemerintah pusat perlu mengkaji secara serius untuk menemukan rintangan utama untuk membangun Papua. Selain itu pemerintah pusat juga harus konsisten menggerakkan semua komponen yang diperlukan untuk mencapai kemajuan - kemajuan riil disemua sektor di Papua. 

"Rakyat Indonesia di Papua jangan seperti ayam yang kelaparan di lumbung pagi. Tanah yang kaya dengan tambang-tambang, tapi mereka tetap hidup dalam kemiskinan dan tertinggal dalam banyak aspek dibanding wilayah Indonesia lainnya. Kalau perlu Jokowi kantornya pindah ke Papua, jika itu solusi pragmatisnya," tegasnya.