Komnas HAM Sebut Penegakan HAM hingga Peradilan Militer Jadi Tantangan Panglima TNI Baru
Tiga aspek terkait HAM akan menjadi tantangan Panglima TNI baru pengganti Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang akan memasuki masa pensiun.
Penulis: Gita Irawan
Editor: Theresia Felisiani
Menurutnya reformasi peradilan militer merupakan pilar penting dalam konteks demokrasi dan dalam penegakkan hukum dalam konsep demokrasi.
Jika pengadilan militernya tidak segera direformasi, kata Anam, sulit untuk berbicara penegakan hukum dan HAM yang baik.
Ia yakin jika reformasi pengadilan militer dijalankan maka akan melengkapi peta jalan perjalanan profesionalitas militer Indonesia yang semakin lama semakin profesional.
Baca juga: Komnas HAM Bentuk Tim Pemantauan Kasus Pembunuhan Munir dan Buka Opsi Panggil Saksi
Terkait hal itu, ia pun menyoroti perubahan TNI yang menuju ke arah semakin profesional khususnya dalam penegakan HAM.
Ia mencontohkan selama ini Komnas HAM beberapa kali diajak TNI untuk merumuskan bagaimana seharusnya operasi yang harus dilakukan oleh militer dalam konteks HAM.
Menurutnya selama ini Komnas HAM bisa memberi masukan konsep yang lebih taktis karena berangkat dari kasus-kasus yang ada nyata di lapangan.
"Jadi tiga layer itu menjadi tantangan besar bagi panglima siapapun yang nanti dipilih dan kami di Komnas HAM yakin kalau tiga agenda itu bisa dicerminkan oleh panglima siapapun itu, kita akan memiliki militer yang semakin lama semakin profesional, semakin lama semakin disegani di dunia internasional," kata Anam.
