Tribun

Kasus Djoko Tjandra

MAKI Ngotot Nurul Ghufron Hadir di Sidang Praperadilan Guna Ungkap King Maker Perkara Pinangki

(MAKI) dan Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI), berharap Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dapat hadir dalam sidang lanjut

Penulis: Rizki Sandi Saputra
Editor: Johnson Simanjuntak
MAKI Ngotot Nurul Ghufron Hadir di Sidang Praperadilan Guna Ungkap King Maker Perkara Pinangki
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron bersama Menteri ESDM Arifin Tasrif menggelar konferensi pers di kantor KPK, Jakarta, Kamis (3/6/2021). Kehadiran Menteri ESDM ke KPK dalam rangka program Penguatan Antikorupsi Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) untuk para Penyelenggara Negara (PN) di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kegiatan dari KPK tersebut berupa pembekalan antikorupsi untuk penyelenggara negara dan pasangannya. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

Permohonan ini disampaikan, Kurniawan dalam persidangan kepada Ketua Majelis Hakim Morgan Simanjuntak.

Merespon permintaan itu, Hakim Morgan menyerahkan kepada pihak termohon dalam hal ini KPK untuk memutuskan mau mendatangkan Nurul Ghufron atau tidak.

"Jadi begini untuk pemohon dan termohon, hakim dalam pengadilan ini harus memberi kesempatan seluas-luasnya kepada para pihak," kata Hakim Morgan.

"Kalaupun menurut termohon mau menguatkan dalil dari jawabannya ya silakan, kalau mau menghadirkan untuk membuktikan dalil dalil dari pemohon saya kira termohonnya harus menghadirkan," sambungnya.

Mendengar jawaban dari Majelis Hakim, Kurniawan menyebut akan melihat kondisi pada sidang esok.

Terpenting kata dia, pihaknya dalam hal ini MAKI dan LP3HI berharap Nurul Ghufron dapat hadir dalam sidang tersebut.

"Kita lihat besok bagaimana dengan KPK apakah mereka mau mengajukan Nurul Ghufron ke persidangan atau tidak kita lihat," tukas Kurniawan.

Dalam persidangan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak memiliki kewajiban untuk mengungkap sosok King Maker dalam kasus suap eks Jaksa Pinangki Sirna Malasari terkait pengurusan fatwa untuk membebaskan Djoko Tjandra.

Hal itu merespon terkait dengan gugatan yang dilayangkan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yang menggugat KPK karena dinilai menghentikan proses penyidikan pengungkapan King Maker dalam kasus tersebut.

Anggota Biro Hukum KPK Natalia Kristianto mengatakan, dalam perkara ini yang melakukan penyidikan bukan dari lembaga antirasuah tersebut melainkan dilakukan oleh aparat penegak hukum lain dalam hal ini Kejaksaan Agung RI.

Halaman
123
Ikuti kami di
  Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas