Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Tim Agraria Berhasil Selesaikan Konflik Pertanahan di 6 Provinsi

Presiden Joko Widodo kembali menegaskan komitmen penuh pemerintah untuk menyelesaikan konflik agraria yang ada di Tanah Air.

Tim Agraria Berhasil Selesaikan Konflik Pertanahan di 6 Provinsi
Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan 124.120 sertifikat tanah hasil redistribusi di 26 provinsi dan 127 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Penyerahan sertifikat digelar di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (22/9/2021) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo kembali menegaskan komitmen penuh pemerintah untuk menyelesaikan konflik agraria yang ada di Tanah Air.

Sejalan dengan hal tersebut, Kantor Staf Presiden bersama dengan Kementyerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) membentuk Tim Agraria Bersama 2021 untuk melakukan percepatan penyelesaian konflik agraria dengan sangat baik.

Tim yang digawangi oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko itu dibantu oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

Tim berhasil melakukan penanganan konflik yang menjadi prioritas di tahun 2021 dan menghasilkan penyelesaian konflik atas total tanah seluas 2.579 Ha untuk 4.660 KK di 6 Provinsi dan 8 Kabupaten/Kota.

Baca juga: Jokowi Minta Polri Tidak Ragu Usut Mafia Tanah

Dalam rangka memperingati Hari Agraria dan Tata Ruang, pada hari Rabu (22/9/2021), sebanyak 5.512 sertifikat tanah hasil penyelesaian konflik agraria oleh Tim Agraria Bersama 2021 diserahkan kepada masyarakat oleh Presiden Joko Widodo.

Secara keseluruhan, Presiden menyerahkan 124.120 sertifikat tanah seluas 62.936 Ha hasil redistribusi di 26 provinsi dan 127 kabupaten/kota untuk 90.802 KK.

Sejumlah lahan yang diberikan ini adalah tambahan tanah baru untuk rakyat (freshland) yang berasal dari tanah negara hasil dari penyelesaian konflik, tanah terlantar dan pelepasan dari kawasan hutan.

Konflik yang ada dapat diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun semenjak masuk dalam prioritas.

Sebagai refleksi atas capaian pemerintah dalam percepatan penyelesaian konflik agraria, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebutkan setidaknya terdapat dua hal yang sedang disiapkan oleh pemerintah.

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas