Sementara untuk tahun 2017 diatur angka lebih bayar pajak PT Jhonlin Baratama sebesar Rp 59.992.548.069.

Padahal, kondisi seharusnya lebih bayar hanya Rp 27 miliar.

"Iya sesuai hitungan saya," tutur Febrian.

Sehingga seharusnya kewajiban pajak yang seharusnya dibayar PT Jhonlin Baratama untuk dua tahun itu sekitar Rp 63.667.534.805.

Hal itu sebagaimana termaktub dalam surat dakwaan jaksa terhadap terdakwa Angin dan Dadan.

Jaksa lantas menyadur kesaksian Febrian untuk menjadi fakta persidangan.

"Saya ambil alih ya pak? (ambil alih) untuk kepentingan kami dalam pembuatan fakta sidang, pencatatan," ujar jaksa.

"Iya silakan. Sesuai keterangan saya saja," jawab Febrian.

Baca juga: KPK Bakal Telusuri Rekayasa Nilai Pajak Jhonlin Baratama hingga Bank Panin

Dalam kesaksiannya, Febrian mengungkap bahwa PT Jhonlin Baratama menginginkan kewajiban pajaknya hanya Rp 10 miliar.

Untuk kepentingan mengurangi jumlah kewajiban pajak itu, PT Jhonlin Baratama menyiapkan uang senilai Rp 50 miliar.

Dimana Rp 10 miliar untuk membayar pajak, dan sisanya Rp 40 miliar sebagai imbalan bagi petugas pajak yang mengurangi jumlah kewajiban itu.

Permintaan itu disampaikan PT Jhonlin Baratama melalui Agus Susetyo selaku konsultan pajak PT Jhonlin Baratama.

Sementara pegawai pajak, Yulmanizar menjadi person in charge (PIC) terkait pengurusan pajak perusahaan yang bermarkas di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan itu.

"Awalnya Pak Yulmanizar bercerita bahwa Jhonlin menyediakan dana Rp 50 miliar. Fee-nya jadi Rp 40 miliar," ungkap Febrian.

Angin dan Dadan sebelumnya didakwa menerima suap sebesar Rp 57 miliar melalui para konsultan atau kuasa pajak tiga perusahaan besar, yakni Bank Panin, PT Gunung Madu Plantations (GMP), dan PT Jhonlin Baratama.

Suap dimaksudkan untuk pengurusan pajak tiga perusahaan tersebut.