"Bagi kami, (judicial review) itu adalah sebuah terobosan yang tentunya ketika pak Yusril mengajukannya dengan penjelasan bahwa ini akan membuka ruang agar sistem politik di Indonesia itu tidak didominasi oleh satu kekuatan dinasti dengan menguji seluruh AD/ART," ujar Hencky, saat wawancara khusus dengan Direktur Pemberitaan Tribunnetwork Febby Mahendra Putra dan News Manager Tribunnetwork Rachmat Hidayat, Kamis (7/10/2021).

Menurutnya, uji materi dilakukan terhadap AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020 memang karena hanya itulah pintu masuk yang dapat membuka adanya dinasti politik. 

Namun karena masuk melalui AD/ART itu, Hencky menyebut seolah-olah Yusril membela Partai Demokrat agar menjadi partai politik yang sehat dan baik.

Baca juga: Puji Hamdan Zoelva Bakal Profesional Jadi Pengacara Kubu AHY, Yusril: Jeruk Makan Jeruk 

Akan tetapi, faktanya adalah sebaliknya. Hencky mengatakan Yusril justru sedang memperjuangkan eks kader Demokrat kubu AHY yang terzolimi. 

"Tapi sebetulnya Yusril ini membela orang-orang yang terzolimi oleh karena hak suaranya dihilangkan karena sistem diktator dengan pola pemecatan. Ini yang menyebabkan orang-orang ini berharap adanya ratu adil yang mampu menggeser dan menggiring mereka untuk bawakan ini ke format judicial review tadi," ungkapnya. 

Lantas, Hencky kembali menegaskan judicial review yang mereka ajukan tak ubahnya sebuah terobosan baru untuk membangkitkan sistem politik Indonesia dengan pola yang lebih elegan.

Dengan demikian, tidak terfokus kepada sistem otorisasi yang nanti akan menjurus kepada dinasti.

Baca juga: Kualitas, Kredibilitas dan Kapasitas Jadi Alasan Partai Demokrat Kubu Moeldoko Tunjuk Yusril 

"Karena kalau dinasti akan suka-suka hati dong membuat AD/ART, sehingga perlu diadakan judicial review. Dan ini merupakan produk yang akan digunakan bangsa Indonesia dalam sistem pendidikan politik," tandasnya. 

Alasan pilih Yusril

Lebih lanjut Hencky Luntungan membeberkan alasan Partai Demokrat kubu Moeldoko (KLB Deli Serdang) memilih Yusril Ihza Mahendra sebagai kuasa hukum. 

Diketahui, Yusril menjadi kuasa hukum empat anggota Demokrat yang dipecat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam mengajukan uji materi atau judicial review terkait AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020 ke Mahkamah Agung. 

Menurut Hencky, Yusril dinilai mumpuni sebagai ahli hukum tata negara.

Baik dari kualitas, kredibilitas maupun kapasitasnya. 

"Yang menjadi landasan berpikir dari rekan-rekan untuk meminta pak Yusril menjadi penasehat hukum itu jadi lebih cenderung kepada kualitas, kredibilitas, kapasitas beliau sebagai ahli hukum," ujar Hencky, saat wawancara khusus dengan Direktur Pemberitaan Tribunnetwork Febby Mahendra Putra dan News Manager Tribunnetwork Rachmat Hidayat, Kamis (7/10/2021).