Hencky Luntungan Pasang Badan, Tegaskan Moeldoko Tak Pernah Berikan Sepeserpun Demi Pimpin Demokrat
Hencky Luntungan kembali mempertegas jika dirinya tak menerima sepeserpun uang saat memberikan dukungan kepada Moeldoko
Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Wahyu Aji
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Salah satu pendiri Partai Demokrat Hencky Luntungan kembali mempertegas jika dirinya tak menerima sepeserpun uang saat memberikan dukungan kepada Moeldoko dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat.
Menurut Hencky, dirinya lah justru yang mendorong Moeldoko untuk maju dalam KLB Partai Demokrat.
Pasalnya, Hencky menilai sosok Moeldoko sosok yang mempunyai pengalamam serta profesionalitas yang diharapkan mampu memperbaiki Partai Demokrat, kedepan.
Hal itu disampaikan Hencky Luntungan saat wawancara khusus dengan Direktur Pemberitaan Tribunnetwork Febby Mahendra Putra dan News Manager Tribunnetwork Rachmat Hidayat, Kamis (7/10/2021).
"Moeldoko tidak mengeluarkan 1 perak pun untuk Hencky Luntungan, yang meminta dia memimpin partai ini garis bawahi dan saya pasang badan. Karena saya beranggapan bahwa Pak Moeldoko orang yang hebat memiliki kredibilitas yang kuat, memiliki pengalaman yang hidup yang berpolitik yang bagus," kata Hencky.
Hencky juga menepis tudingan-tudingan yang dialamatkan kepada dirinya bahwa telah dalam posisi kaya setelah menerima uang dari Moeldoko.
Baca juga: Tunjuk Yusril Gugat AD/ART Demokrat ke MA, Kubu Moeldoko: Supaya Politik Dinasti Tak Mendominasi
Ia pun menyebut, bahwa tudingan itu tak mendasar.
Hencky mengatakan, untuk memperbaiķi Partai Demokrat kedepan, diperlulan kesiapan seluruh komponen partai untuk mau berubah ke arah yang lebih baik.
"Saran saya jika partai ini mau membaik kumpulkan lagi seluruh stakeholder lama dan baru, kita duduk bersama," harap Hencky.
Alasan gugat AD/ART Demokrat
Partai Demokrat kubu Moeldoko atau KLB Deli Serdang diketahui mengajukan uji materi alias judicial review terkait AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020 ke Mahkamah Agung.
Kubu Moeldoko menunjuk advokat Yusril Ihza Mahendra sebagai penasehat dan kuasa hukum dalam kesempatan itu.
Hencky Luntungan mengatakan bahwa judicial review ini menjadi terobosan agar sistem politik Indonesia tidak didominasi oleh politik dinasti.
