TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Andi Rio Idris Padjalangi, meminta aparat penegakan hukum melakukan penyelidikan terkait adanya dugaan permintaan fee kepada para pelaku usaha terhadap Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan yang pada realitanya tidak ada atau masuk dalam priorotas pemerintah pusat.  

"Saya mendapat laporan adanya oknum pejabat daerah kabupaten Bone yang meminta fee dari pelaku usaha dari dana PEN dengan menjanjikan pekerjaan. Sementara Kabupaten Bone tidak mendapat persetujuan pengucuran dana PEN dari Pemerintah Pusat. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan dan Kepolisian harus mengusut tuntas adanya oknum pejabat daerah yang diduga meminta fee tersebut," kata Andi Rio dalam keterangan yang diterima, Jumat (26/11/2021).  

Legislator asal Bone itu menyesalkan adanya peristiwa ini di Kabupaten Bone, Pejabat daerah seharusnya mendukung agenda strategis pemerintah pusat dalam melakukan pemulihan ekonomi.  

Bukan justru menjadi bahan bagi bagi kue atau meminta fee kepada pelaku usaha, pelaku usaha ingin menghidupkan kembali usaha serta mempekerjakan karyawannya.   

"Oknum pejabat daerah seperti ini hanya akan merusak tatanan program pemerintah pusat, dana PEN ini untuk pembangunan infrastruktur yang memiliki daya dorong ekonomi untuk pemulihan ekonomi, bukan justru memiskinkan pelaku usaha dan membuat rumit ekonomi daerah," ujarnya.  

Baca juga: Presiden Jokowi: Investasi Menjadi Jangkar Pemulihan Ekonomi

Wakil Ketua MKD DPR itu berharap, agar peristiwa ini tidak terulang kembali dan menjadi pelajaran bagi seluruh pejabat daerah untuk tidak bermain main dengan dana bantuan dari pemerintah pusat di tengah pandemi covid-19.  

Menurutnya, jangan sampai niat baik justru menjadi petaka bagi kita semua karena ulah oknum pejabat daerah yang hanya ingin memperkaya diri semata.  

"Masyarakat kabupaten Bone ingin ekonomi kembali pulih, aparat penegak hukum harus menegakan hukum dengan mendukung program strategis bapak Presiden Jokowi," ucapnya.  

"Penegak hukum harus mencari dan menangkap oknum pejabat daerah yang bermain di balik program Presiden Jokowi sampai ke akarnya, sesuai arahan presiden bahwa tidak ada permintaan fee atau pemerasan kepada para pelaku usaha yang disampaikan pada rapat kordinasi nasional pemerintah pusat dan forum komunikasi pimpinan daerah di Sentul, Bogor," tandasnya.