TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Saat memberikan pengarahan kepada Kasatwil tahun 2021 Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggul soal mural.

Jokowi heran, banyak mural tentang kritik ke pemerintah di sejumlah daerah dihapus. Menurut orang nomor satu di Indonesia itu, mural sebenarnya urusan kecil.

Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat memberikan pengarahan kepada Kasatwil tahun 2021 seperti dalam video yang dilihat di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (3/12/2021).

"Contoh kecil-kecil saja. Mural dihapus. Saya tahu nggak mungkin itu. Perintahnya Kapolri juga nggak mungkin. Perintahnya kapolda juga nggak mungkin. Perintahnya kapolres juga mungkin nggak mungkin."

"Itu sebetulnya urusan di Polsek yang saya cek di lapangan. Tapi nyatanya dihapus."

"Oleh sebab itu, beri tahu kapolsek-kapolsek sampai kapolsek diberi tahu. Itu urusan kecil," ujar Jokowi.

Politisi Partai Gerindra Fadli Zon yang sempat "tiarap" dalam urusan cuit-mencuit di media sosial twitter, pun langsung menyambar, begini cuitannya:

"Sy sependapat dg P @jokowi, mural itu urusan kecil, sama dg baliho, tak perlu diturunkan apalagi ditakuti. Mari kita jaga n rawat demokrasi," tulisnya di akun miliknya, @fadlizon, Sabtu (4/12/2021).

Cuitan "lunak" dan "bersahabat" dari mantan Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 itu apakah karena akibat mendapat teguran dari Prabowo Subianto?

Sebelumnya diberitakan, sekitar dua pekan Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR sekaligus Politisi Partai Gerindra Fadli Zon tak lagi berkicau di Twitter, usai ditegur Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Fadli Zon ditegur lantaran menyindir Presiden Joko Widodo soal banjir di Sintang, Kalimantan Barat.

Baca juga: MKD DPR Bakal Pelajari Laporan Soal Kritik Fadli Zon Terhadap UU Cipta Kerja 

Cuitan terakhir Fadli Zon disampaikan pada 13 November 2021. Namun, pada Sabtu, 27 November 2021 cuitan Fadli Zon tiba-tiba muncul lagi.

Ia menyatakan, adanya keputusan MK tersebut, seharusnya pemerintah membatalkan Undang-undang Cipta Kerja.

Baca juga: Setelah Ditegur Prabowo, Fadli Zon Pamer Foto Bareng Puan, Ini Kata Politisi PKS dan Fahri Hamzah

"UU ini harusnya batal karena bertentangan dengan konstitusi dan banyak masalah sejak awal proses. Terlalu banyak “invisible hand”. Kalau diperbaiki dalam 2 tahun artinya tak bisa digunakan yang belum diperbaiki," tulis Fadli Zon di Twiiter pribadinya, Sabtu.

Soal mural "Koruptor Dirangkul... "

Sebelumnya diberitakan, muncul mural bernada kritik di Jalan Taman Bintaro Barat, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Selasa (5/10/2021).

Pantauan di lapangan, mural di sebuah tembok tersebut bertuliskan "Koruptor Dirangkul, Rakyat Kecil Dipukul".

Gambar mural yang memiliki panjang sekitar tiga meter itu dicat berwarna merah dan putih.

Mural itu juga dihiasi sejumlah gambar cetakan telapak tangan.

Baca juga: Fadli Zon Tak Aktif Lagi di Sosmed Usai Kena Tegur Prabowo, Apa Kata Riza Patria?

Letak mural yang berada di tepi jalan raya membuat sejumlah pengendara menengok sejenak.

Beberapa pengendara juga terlihat berhenti dan mengabadikan gambar mural tersebut dengan kamera ponselnya.

Warga sekitar bernama Ahmad (48) mengaku tidak mengetahui siapa pembuat mural tersebut.

Ia pun tidak tahu sejak kapan mural itu dibuat.

"Nggak tahu saya, ini juga baru tahu. Mungkin anak-anak muda (yang buat mural)," kata Dani di lokasi, Selasa diberitakan Tribun Jakarta.

Sebagai politisi dan wakil rakyat, Fadli Zon sendiri tetap mengkritisi kebijakan-kebijakan Pemerintah lewat cuitannya.

Diantaranya sikap pimpinan TNI terhadap pemberontak Papua. Dia mengkritik pernyataan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman yang menyatakan ingin merangkul pemberontak Papua.

Fadli Zon lalu membandingkannya dengan kegiatan Reuni 212 yang dibubarkan polisi.

Begini cuitannya yang dia post di Twitter pada 2 Desember 2021:

"Yang berontak bersenjata dibilang sodara. Yang mau reuni n berdoa dimusuhi."

Kritik Luhut

Sehari sebelumnya, Fadli Zon juga mengkritik pernyataan Menko Marves Luhut Panjaitan terkait penyebaran Covid-19 varian omicron.

Luhut Panjaitan meminta masyarakat agar tidak panik dengan penyebaran varian baru Covid-19 tersebut.

Dari pernyataan Luhut tersebut, Fadli Zon menilai Pemerintah sendiri yang bikin panik masyarakat.

Menurut Fadli Zon, pemerintah mendadak mengubah kebijakan dengan mengumumkan karantina selama 3 hari menjadi 7 hari.

Menurut dia, aturan wajib karantina seharusnya tetap 3 hari saja sambil menunggu perkembangan kondisi orang yang menjalani karantina.

Fadli Zon juga sempat menyinggung hal ini dengan momen pertandingan antara Real Madrid Vs Sevilla.

"Yg buat panik itu krn tiba2 diumumkan karantina dr 3 hari menjadi 7 hari. Seharusnya tetap tiga hari sampai tunggu perkembangan. Kebetulan sdg di Spanyol, tak ada karantina di sini.

Penonton bola Real Madrid vs Sevilla 2 hari lalu 60.000 org bermasker. Aman." cuitnya, Rabu, 1 Desember 2021.

DPR Apresiasi Kapolri

Ketua Komisi IV DPRD Kepri, Rizki Faisal sambut positif sikap tegas Kapolri dalam menyikapi tindakan anggota Polri di lapangan.

Utamanya terkait dengan penertiban kritik yang disampaikan melalui mural atau gambar dan tulisan di dinding yang belakangan menuai protes keras netizen dan sejumlah pihak.

Rizki menjelaskan, program unggulan Kapolri Jenderal Listyo sigit adalah Presisi, di mana salah satu programnya adalah bagaimana mengaktualisasikan pelayanan masyarakat yang lebih humanis.

Antara lain tilang elektronik, sim online, program restorastive justice, dan beberapa yang lainnya.

"Program presisi ini kan jelas ya, pesan yang termuat adalah meminimalisir kontak fisik antara petugas di lapangan dengan warga, sehingga konflik of interest bisa dihindari atau tercegah," ungkap Presidium Perhimpunan Nasional Aktivis (PENA) 98 ini, Kamis (16/9/2021).

Lebih lanjut Rizki menjelaskan, Presiden dan Kapolri sangat menghargai demokrasi dengan selalu berusaha untuk mendengar pendapat atau kritik yang disampaikan oleh siapapun.

Jika demikian, lanjut Rizki, sejumlah tindak pengamanan seperti peristiwa kritik yang disampaikan melalui mural tentu itu bukan merupakan kebijakan Kapolri tapi spontanitas petugas di lapangan.

Petugas sepertinya hanya ingin bertindak cepat agar situasi kondusif terkendali, tanpa mempertimbangkan bahwa tindakan reaksioner itu dapat diartikan aparat berlebihan dalam tindakannya.

Karena itu sikap cepat Kapolri mengeluarkan kebijakan berupa Instruksi untuk dijadikan pedoman di lapangan dengan tetap mengutamakan nilai-nilai demokrasi.

Serta mengedepankan sikap humanis tentu harus kita apresiasi sebagai bentuk keberpihakan Kapolri pada nilai-nilai demokrasi.

"Selama dilakukan dalam koridor yang dibenarkan secara aturan dan hukum yang berlaku, komitmen Kepolisian untuk memberi ruang agar dapat tersampaikan dengan baik."

"Ini bagus sekali, sesuai dengan visi misi Kapolri yang terus berusaha mengedepankan humanisme dalam menjalankan tugas di lapangan" ujar Sekretaris Partai Golkar Kepri. (*)

Sebagian isi artikel ini tayang di WartaKotalive.com dengan judul Lama 'Tiarap' Usai Ditegur Prabowo, Fadli Zon Sependapat dengan Presiden Jokowi soal Mural

Penulis: Hertanto Soebijoto | Editor: Hertanto Soebijoto