Menko PMK: Puskesmas di Kepulauan Seribu Harusnya Miliki Ruang Rawat Inap
Berdasarkan pantauan Muhadjir, salah satu yang paling mendesak adalah kurangnya fasilitas ruang rawat inap di Puskesmas Pulau Tidung
Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Malvyandie Haryadi
Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengunjungi Pulau Tidung, Pulau Panggang, dan Pulau Pramuka pada Senin (27/12/2021).
Berdasarkan pantauan Muhadjir, salah satu yang paling mendesak adalah kurangnya fasilitas ruang rawat inap di Puskesmas Pulau Tidung yang ada di Kepulauan Seribu.
“Mestinya fasilitas kesehatan di pulau-pulau yang ada di Kepulauan Seribu, yang jumlah penduduknya di atas 5 ribu, harus menyediakan ruang rawat inap paling tidak 5 (lima) kamar," ujar Muhadjir melalui keterangan tertulis, Selasa (28/12/2021).
Menurutnya, ruang rawat inap diperlukan untuk menampung pasien yang berada di Kepulauan Seribu.
Sehingga para pasien tidak harus menjalani perawatan ke daratan Jakarta.
Baca juga: Menko PMK Muhadjir Effendy Dukung Penerapan SNI Aksara Nusantara ke Perangkat Digital
"Sehingga kalau ada yang mengalami masalah kesehatan dan memerlukan perawatan tidak perlu diangkut ke luar pulau apalagi sampai ke darat, ke Jakarta," kata Muhadjir.
Selain memakan waktu, kata Muhadjir, banyak pasien yang juga akhirnya tidak tertolong.
Sehingga merekomendasikan kepada Bupati Kepulauan Seribu bahwa selain ada RS rujukan di Pulau Pramuka sebaiknya harus disiapkan Puskesmas yang memiliki ruang rawat inap.
Kendati demikian, sejumlah persoalan lain yang ditemukan di Kepulauan Seribu, misalnya fasilitas dermaga di Pulau Panggang yang dinilai sudah mengalami kerusakan sangat berat.
Tindak lanjutnya, Muhadjir mengaku akan langsung berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan.
“Untuk fasilitas pendidikan Ibtidaiyah Negeri juga di sana sudah ada, tetapi fasilitasnya masih numpang atau nyewa milik yayasan. Ini saya kira tidak tepat dan karena itu saya sudah minta Pak Bupati," ungkap Muhadjir.
"Seharusnya punya lahan sendiri, tidak menyewa pada pihak ketiga. Mudah-mudahan dengan kunjungan kerja saya ini, nanti paling tidak ada yang bisa kita tindak lanjuti,” kata mantan Mendikbud itu.