"Kami ingin memastikan demokrasi semakin kuat dan berkualitas. Sebaliknya, tidak terseret pada pusaran oligarki dan sentralisasi yang set back terhadap capaian reformasi," katanya.

Sementara itu, Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas menyoroti problematika mendasar bangsa Indonesia yaitu ketimpangan sosial ekonomi.

Wakil Ketua Umum MUI ini mengatakan solusi atas permasalahan tersebut adalah kebijakan afirmasi dari negara untuk melahirkan lebih banyak lagi wirausaha atau pebisnis dari kalangan rakyat.

"Pemerintah dapat bekerja sama dengan rakyat untuk melahirkan lebih banyak lagi pengusaha atau pebisnis dengan memberikan pelajaran tentang kewirausahaan dengan tetap berlandaskan nilai Pancasila dan UUD 1945 sebagai sistem terbaik diantara sistem ekonomi dunia," ungkapnya.

Ekonom Faisal Basri mengonfirmasi praktek oligarki, sentralisasi, dan pelemahan demokrasi di Indonesia yang semakin kuat pada dua periode pemerintahan Jokowi.

Praktik ini terjadi melalui pelemahan institusi baik institusi politik maupan ekonomi. Di bidang politik ada upaya pelemahan KPK, wacana amandemen UUD, perpanjangan masa jabatan presiden, dan presidential threshold yang tetap dipertahankan.

Di bidang ekonomi, praktek oligarki bahkan dilegitimasi melalui UU Ciptaker dan turunannya. Faisal Basri menilai pemerintah tidak sungguh-sungguh bahkan abai terhadap amanat konstitusi Pasal 33. Praktek oligarki merusak semuanya.

"Hal ini menjadi tanggung jawab kita bersama termasuk PKS untuk mengoreksi," kata Faisal Basri.