TRIBUNNEWS.COM - Soal gratis atau berbayarnya vaksin booster, akan diputuskan pemerintah pada 12 Januari 2022 mendatang.

Untuk diketahui, keputusan ini menunggu hasil riset dari Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) terkait efektivitas vaksin half dose atau setengah dosis.

Jika memang vaksin booster, khususnya dengan Pfizer, dapat diberikan setengah dosis, maka seluruh rakyat Indonesia dapat menerima vaksinasi ketiga secara gratis.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, dalam segmen Satu Meja The Forum di KompasTV, Rabu (5/1/2022).

"Kita sekarang sedang melakukan penelitian dengan timnya dari Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI)."

Baca juga: Jemaah Umrah Pengguna Vaksin Sinovac dan Sinopharm Tidak Wajib Booster

Baca juga: Terbongkarnya Joki Vaksin di Semarang dengan Bayaran Rp 500 Ribu, 3 Ibu Rumah Tangga Bersekongkol

"Semua kombinasi (antara dua jenis vaksin sedang) dicoba."

"Hasil sementara sudah ada, kita tinggal menunggu hasil (keputusan Presiden) yang Insyaallah keluar tanggal 10 Januari 2022, kalau kita sudah diumumkan, akan dijalankan itu mulai 12 Januari 2022."

"Kalau misalnya nanti bisa setengah dosis untuk Pfizer, kita sudah hitung, maka semua rakyat bisa menggunakan vaksin program pemerintah."

"Karena yang akan datang, vaksin yang akan kita miliki, baik itu yang sudah kontrak atau yang donasi, itu akan cukup untuk meng-cover semua kebutuhan rakyat Indonesia."

"Jadi, apakah itu bisa kita kasih semua gratis atau tidak, tergantung nanti hasil risetnya ITAGI," jelas Menkes Budi.

Baca juga: Percepat Herd Immunity, Vaksinasi Keliling Dosis 2 Sasar 4.000 Warga Magelang

Moderna Bisa Setengah Dosis

Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) Amerika Serikat menyarankan dosis penggunaan vaksin Moderna dengan takaran half dose (setengah dosis).

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA) Amerika Serikat.

Hal tersebut disampaikan oleh Menkes Budi secara terpisah saat konferensi pers Evaluasi PPKM yang disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Senin (3/1/2022).

"CDC sama FDA Amerika mengeluarkan kebijakan untuk Moderna itu boosternya half dose."

"Karena memang ada isu kerasnya Moderna, ada efek KIPI-nya."

Baca juga: Pakar Kesehatan AS: Analisis Limbah Bisa Bantu Pantau Tingkat Covid-19 dan Prediksi Wabah

"Sekarang ITAGI sedang melakukan riset ya mudah-mudahan bisa selesai di tanggal 10 Januari (mendatang)."

"Kalau kemudian untuk vaksin Pfizer dan Moderna memang half dose dan full dose tidak ada beda dari sisi efektifitasnya, maka kita bisa menggunakan half dose dan kemungkinan besar kebutuhan vaksin booster bisa dipenuhi dari yang gratis," kata Menkes Budi.

Riset tersebut juga akan dilakukan oleh ITAGI maupun BPOM RI.

Jika takaran penggunaan dosis penuh maupun setengah pada vaksin Moderna tidak memberikan efek yang berbeda, maka takaran dosis booster cukup menggunakan setengahnya saja.

Butuh 230 Juta Dosis Vaksin Booster

Untuk diketahui, pemerintah saat ini membutuhkan sebanyak 230 juta dosis vaksin Covid-19 untuk kebutuhan vaksinasi booster yang menyasar sekitar 21 juta jiwa masyarakat Indonesia.

Baca juga: Tujuh Provinsi di Indonesia Belum Capai Target 70 Persen Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama

Sekitar 113 juta dosis lebih di antaranya telah tersedia dan siap digunakan.

Mengenai target atau sasaran penerima vaksin booster, pemerintah merekomendasikan pemberian vaksin booster untuk masyarakat yang memiliki kekebalan tubuh rendah dan sedang menjalani terapi kanker.

Termasuk mereka yang telah lanjut usia dan yang berisiko tinggi tertular Covid-19 seperti tenaga medis.

Mengenai sistem pendistribusiannya, pemerintah berencana membaginya secara gratis dan berbayar.

Melalui skema tersebut, pemerintah akan memberikan vaksin gratis kepada kelompok masyarakat sasaran penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

Baca juga: Hasil Kajian Booster Vaksin Covid-19 Setengah Dosis Diharapkan Rampung 10 Januari

Sementara bagi yang mandiri, vaksinasi akan diberikan secara berbayar.

Kendati demikian, skema tersebut hingga saat ini masih dalam diskusi yang melibatkan para pakar ilmu kesehatan.

"Nanti hasilnya akan keluar sesudah laporan dari tim profesor-profesor di ITAGI pada 10 Januari 2022," jelas Menkes Budi.

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani)