Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Sudah 2 Bulan Posisi Pangkostrad Dibiarkan Kosong, PDIP: Satuan Tempur Kosong Terus, Kenapa?

Posisi Pangkostrad mesti segera diisi karena Kostrad merupakan satuan yang besar sehingga memerlukan komando dan pengendalian yang pasti.

Editor: Hasanudin Aco
zoom-in Sudah 2 Bulan Posisi Pangkostrad Dibiarkan Kosong, PDIP: Satuan Tempur Kosong Terus, Kenapa?
Dokumen Kodam V/Brawijaya
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Dudung Abdurachman meninjau lokasi terdampak awan panas guguran Gunung Semeru di Lumajang Senin pagi (13/12/2021). 

Sedangkan dalam memainkan peran sebagai Kotama Ops, kata Anton, Kostrad menyelenggarakan tugas operasi militer peran dan selain perang berdasarkan kebijaksanaan Panglima TNI.

Ia mengatakan adanya figur baru yang memimpin Kostrad tentu saja akan mempengaruhi jalannya regenerasi di tubuh TNI AD.

Dari catatan yang ada, kata dia, sosok pejabat pengganti Pangkostrad, mayoritas merupakan lulusan akademi militer yang lebih muda dari pejabat pendahulu yakni 57,9%.

Sedangkan pejabat pengganti yang merupakan lulusan akmil lebih senior dari pendahulu, lanjut Anton, mencapai 31,6% dan pejabat pengganti merupakan teman seangkatan akmil mencapai 10,5%.

Baca juga: Komisi Yudisial Usul ke Mahkamah Agung Pelibatan TNI Jaga Keamanan di Pengadilan

Mengingat besarnya jumlah pasukan yang berada di bawah Kostrad, kata dia, tentunya keberadaan seorang Panglima Kostrad yang definitif menjadi krusial.

Di tengah maraknya dinamika ancaman, lanjut Anton, baik internal maupun eksternal, sosok perwira tinggi TNI AD yang fokus untuk memimpin satuan strategis tersebut.

Dengan kata lain, kata dia, sudah semestinya jabatan Panglima Kostrad tidak dijabat secara rangkap.

BERITA REKOMENDASI

"Berlarut-larutnya pemilihan sosok Panglima Kostrad yang baru akan berpotensi untuk memunculkan spekulasi politisasi jabatan militer. Mengingat, jabatan Panglima Kostrad juga merupakan salah satu 'track' untuk menjadi Kepala Staf TNI AD," kata Anton.

Karena itu, kata dia, rekam jejak penugasan militer akan menjadi salah satu indikator penting untuk meredam spekulasi politisasi jabatan militer.

"Dan tentu saja Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi sudah aware dengan hal tersebut," kata dia. (*)

Sumber: Kompas.com/Tribunnews.com

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas