Mufida menyebut, sejak pelonggaran PPKM terlihat kebijakan yang tidak sinkron antar kementerian.

Misalnya soal karantina, pencabutan pembatasan saat Nataru, pencabutan larangan masuk bagi 14 negara asal Omicron justru pada saat kasus Omicron di Indonesia tengah naik.

Baca juga: Komisi IX DPR Akan Bentuk Panja Vaksinasi 

Baca juga: Remaja Disabilitas di Caringin Diduga Dirudapaksa Driver Ojol, Bajunya Berantakan dan Terus Menangis

Mufida juga menyarankan beberapa wilayah yang mengalami peningkatan kasus cukup
signifikan seperti DKI Jakarta tidak memaksakan kebijakan PTM 100 persen.

Sebab beberapa daerah tidak berani mengurangi kapasitas PTM 100 persen karena menjadi
kebijakan dari pusat.

"Kasus Omicron sudah banyak datang dari luar negeri termasuk satu dari dua yang
meninggal juga pelaku perjalanan luar negeri. Kita justru malah membuka pintu bagi
semua negara untuk masuk," ujarnya.

Berdasarkan data, sejak 15 Desember hingga saat ini secara kumulatif tercatat 1.161
kasus konfirmasi Omicron ditemukan di Indonesia.

Bukan hanya Omicron, varian Delta dan varian lain yang sudah ada di Indonesia juga masih ada di Indonesia.

Baca juga: Banyak Dikeluhkan Masyarakat, Pemerintah Diminta Awasi Penerapan Karantina di Hotel

"Laporan perawatan rumah sakit juga menunjukkan tren meningkat kembali. Pemerintah seharusnya menentukan parameter, saat tercapai indikator apa harus segera ditarik rem darurat" kata dia.

Mufida kembali mengajak publik untuk tingkatkan disiplin menegakkan protokol kesehatan.

Dia melihat pemakaian masker dan kebiasaan mencuci tangan sudah mulai kendor terutama di ruang-ruang publik.

"Tidak panik berlebihan tapi disiplin wajib diterapkan. Jadikan kebiasaan baru memakai
masker dan selalu mencuci tangan karena itu juga bagian dari perilaku hidup bersih dan
sehat," pungkas Mufida.(Tribun Network/ais/mam/ras/wly)