TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo turut menanggapi soal dugaan permainan proses karantina Covid-19 di Indonesia.

Rahmad berharap, pemerintah dapat memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang terlibat dalam permainan ini.

Menurut Rahmad, tidak ada toleransi bagi pihak-pihak yang memang terbukti bersalah.

“Kalau ini benar ditemukan ini tentu tidak boleh dimaafkan, harus ada sanksi tegas."

"Sudah tidak boleh ditoleransi, orang lain menderita kok menari-menari di atas penderitaan orang lain,” kata Rahmad dikutip dari dpr.go.id, Jumat (4/2/2022).

Sebelumnya diberitakan bahwa Presiden Joko Widodo yang meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit dapat segera mengusut tuntas dugaan permainan karantina.

Baca juga: Satgas Covid-19 Sebut Ada Titik di Bandara yang Dimanfaatkan Oknum untuk Melanggar Karantina

Baca juga: Masa Karantina untuk Pelaku Perjalanan Luar Negeri Dipangkas Jadi Lima Hari

Menurut Rahmad, permintaan dari Presiden Jokowi itu sedianya dapat menjadi momentum untuk perbaikan penyempurnaan tata kelola manajemen sistem, khususnya terhadap pelaksanaan sistem karantina di Indonesia.

Permainan karantina ini, kata Rahmad, harus dapat menjadi perhatian bersama.

Senada dengan Rahmad, Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah juga menanggapi terkait dugaan permainan karantina yang kini ramai dibicarakan.

Ia menilai terjadinya permainan karantina dan sejumlah pelanggaran terkait aturan Covid-19 sangat masif.

Trubus pun menyayangkan mengapa permainan karantina di Indonesia, masih ditemukan.

"Misalnya, Pekerja Migran Indonesia ditawari (membayar) Rp4,5 juta agar bisa langsung kembali ke rumah  (tanpa karantina)."

Baca juga: Satgas Covid-19 Perbolehkan Pelaku Perjalanan Luar Negeri Lakukan Tes Pembanding Saat Karantina

"Iya (kasus permainan karantina di Indonesia) ini sangat masif, karena semua elemen ada, seperti unsur keamanan, Kementerian Kesehatan, dan Satgas Covid-19," kata Tribus dalam wawancara Kompas TV, Selasa (1/2/2022).

Apalagi, kata Trubus, masalah ini mendapatkan perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Apalagi sudah sampai ke telinga Presiden, ini kan memalukan sekali."

"Ini menjadi potret buruk bagaimana tata kelola terkait karantina di Indonesia."

"Karena kejadian (permainan karantina) ini berulang-ulang," sambung Trubus.

Menurut Trubus, tiga hal yang yang mungkin dapat memicu adanya permainan karantinya, yaitu:

1. Sistemnya yang memang memberikan celah untuk melakukan pelaanggaran-pelanggaran.

2. Dari sisi kebijakan yang sering berubah-ubah. Seringkali orang (petugas) di lapangan tidak mengetahui adanya perubahan kebijakan.

Baca juga: Satgas Covid-19 Perbolehkan Pelaku Perjalanan Luar Negeri Lakukan Tes Pembanding Saat Karantina

3.Terkait dengan integritas dan moralitas petugas di lapangan 

"Jadi tiga jal itu yang menyebabkan buruknya tata kelola karantina dalam hal penanganan Covid-19 di Indonesia," jelas Trubus.

Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan yang dimulai dari tempat karantina, khususnya tempat karantina di hotel.

Termasuk harus diperketatnya sistem pengawasan di tempat-tempat isolasi tersebut.

"Menurut saya ini harus dibenahi mulai dari tempat karantina."

"Karantina kan ada yang terpusat dan di hotel, ini yang harus dibenahi dari tempat-tempat pelaksanaan (karantina) karena hotel yang dimaksud ini kan telah direkomendasikan oleh Satgas Covid-19, jadi bukan sembarang hotel."

"Jadi harus ada pengawasan secara ketat di hotel-hotel tersebut."

"Hotel diharapkan dapat bersinergi dengan Satgas Covid-19."

Baca juga: Polri Sebut Mafia Karantina Manfaatkan Celah Lemahnya Pengawasan di Bandara

"Jadi jangan melihat ini adalah ulah oknum, tapi ini karena kasus ini telah berulang kali terjadi (maka sistem tata kelolanya yang harus diperbaiki)," lanjut Trubus.

Polri Siap Tindaklanjuti

Menindaklanjuti instruksi Presiden Jokowi, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menegaskan pihaknya tidak segan untuk menindak tegas pelaku permainan karantina.

"Polri siap menindak tegas siapapun yang terbukti melanggar dalam proses karantina."

"Kami juga melakukan pengawasan dan pencegahan agar tidak ada permainan dalam hal tersebut," kata Dedi saat dikonfirmasi Tribunnews.com, Selasa (1/2/2022).

Sesuai dengan arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Dedi  menyebut, pihaknya akan melakukan pengawasan dan pengetatan terhadap protokol kesehatan (prokes) hingga proses karantina bagi para PPLN. 

Khususnya di wilayah yang memiliki pintu masuk NKRI.

Polri dalam hal ini akan bersinergi dengan seluruh pihak terkait dan elemen masyarakat.

"Sinergitas, bahu-membahu serta bergandengan tangan seluruh stakeholder menjadi kunci untuk Bangsa Indonesia mampu melakukan penanganan dan pengendalian Pandemi Covid-19," tutur Dedi.

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Igman Ibrahim)