Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah menegaskan terus memberantas kemiskinan ekstrem di tanah air hingga 0 persen pada akhir 2024.

Pada 2021 lalu, program penanggulangan kemiskinan ekstrem telah menyasar 35 kabupaten di 7 provinsi prioritas.

Untuk 2022 ini, dalam Rapat Terbatas (Ratas) pada 15 Februari 2022, Presiden telah menyetujui untuk melanjutkan program tersebut di 212 kabupaten di 25 provinsi yang merupakan 75 persen dari kantong kemiskinan ekstrem.

Selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin menekankan pentingnya program pemberdayaan masyarakat di samping pemberian bantuan sosial.

"Wakil Presiden mengingatkan bahwa pemberian bantuan sosial yang tepat sasaran adalah sangat penting, namun perlu didukung oleh program pemberdayaan," kata Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi dalam keterangan persnya, Kamis (17/2/2022).

Baca juga: Menteri PPPA di W20: Pandemi Dorong Perempuan Pada Kemiskinan Ekstrim

Lebih lanjut, kata Masduki, Wapres menuturkan bahwa program pemberdayaan akan mendorong keberlanjutan pengentasan kemiskinan.

"Program pemberdayaan ini secara garis besar adalah program akses terhadap pekerjaan, program peningkatan keterampilan, program peningkatan kapasitas UMKM, serta program pemenuhan infrastruktur dasar," terangnya.

Adapun program-program pemberdayaan tersebut, sambung Masduki, tersebar di berbagai Kementerian/Lembaga dengan jumlah anggaran yang mencapai lebih dari Rp 170 triliun.

Sementara dari data Kementerian Keuangan, anggaran untuk mengatasi kemiskinan dan pengentasan kemiskinan ekstrem di tahun 2022 khususnya terkait program Bantuan Sosial tercatat sekitar Rp282 triliun dana APBN.

Baca juga: Menko Airlangga: Pemerintah Dorong Kebijakan untuk Turunkan Kemiskinan Ekstrem di 212 Wilayah

Melihat besarnya anggaran yang tersedia untuk menyukseskan program ini, Wapres pun meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian agar mengoordinasikan pelaksanaan program pemberdayaan ini sehingga benar-benar diterima kelompok sasarannya .

"Menurut Wapres, berbagai program ini perlu dikoordinasikan agar tepat sasaran dan terjadi konvergensi," ujarnya.

Konvergensi ini penting untuk memastikan agar seluruh program yang dilaksanakan menyasar sasaran dan wilayah yang sama.

Selain harus tepat sasaran, tutur Masduki, Wapres juga menyoroti masalah data penyaluran bantuan sosial.

Baca juga: Ganjar Bertemu Gubernur Sumbar, Bahas Program Kemiskinan Hingga Pariwisata