Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Julius Widjojono mengatakan kasus penyelundupan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal yang terjadi beberapa waktu lalu dapat menjadi evaluasi antar instansi terkait sehingga tidak terjadi informasi yang simpang siur di masyarakat.

Hal tersebut, kata dia, sesuai dengan perintah harian Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono yakni menjaga kepercayaan negara dan rakyat kepada TNI AL melalui kerja nyata yang bermanfaat bagi institusi, masyarakat, bangsa dan negara.

Julius berharap ke depannya pimpinan BP2MI sebagai badan yang menangani PMI berkoordinasi dengan TNI Angkatan Laut sehingga terjalin koordinasi dan sinergitas antar instansi.

"Karena dengan beberapa kejadian PMI Ilegal yang berhasil ditangkap TNI Angkatan Laut belum ada koordinasi sama sekali dan hasil investigasi dari pihak BP2MI," kata Julius dalam keterangan resmi TNI AL pada Kamis (17/2/2022).

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, sebelumnya TNI AL telah berhasil menggagalkan sejumlah aksi penyelundupan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal yang terjadi beberapa waktu lalu.

Hal tersebut di antaranya TNI AL menggagalkan penyelundupan 52 orang PMI ilegal di sekitar muara Sungai Asahan, Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara pada Jumat (7/1/2022).

Baca juga: Kepala BP2MI Temui Menko Perekonomian Bahas Pemulihan Ekonomi bagi CPMI

Kemudian TNI AL juga menggagalkan penyelundupan 5 orang PMI ilegal di Pelabuhan Pandan Bahari, Tanjung Uncang, Kota Batam pada Rabu (19/1/2022).

Selain itu TNI AL juga menggagalkan penyelundupan 34 orang PMI ilegal di Perairan Batubara, Sumatera Utara pada Senin (7/2/2022).

Diberitakan sebelumnya Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono menegaskan, dalam institusi yang dipimpinnya tidak akan ada satupun prajurit TNI yang bebas hukum jika memang didapati melanggar hukum.

Hal itu dia ungkapkan sebagai respons atas adanya dugaan dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) terkait keterlibatan anggota TNI AL dalam upaya penyelundupan imigran gelap ke Malaysia.

"Tidak ada prajurit yang lolos dari hukum. Ini sudah komitmen semuanya dari Panglima TNI, kepala Staf Angkatan, TNI, sudah komitmen untuk itu," kata Yudo saat ditemui awak media usai upacara peringatan HUT Korps Wanita Angkatan Laut (Kowal) di Mabes AL, Cilangkap, Rabu (5/1/2022).

Kendati begitu, dirinya turut menyayangkan keputusan BP2MI yang belum juga terbuka untuk memberikan data atau identitas terkait anggota TNI yang dimaksud.

Dengan adanya penekanan tersebut, maka Yudo meminta untuk BP2MI mengungkap siapa anggota yang diduga turut terlibat dalam kasus ini.