Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Paguyuban Wartawan Katolik Indonesia (PWKI) memastikan terus mendukung program pemerintah terkait green economy.

Dalam Indonesia Outlook 2022 Buka Tahun Baru Bersama PWKI Ke-17, Direktur Perencanaan Korporat PT PLN Evy Haryadi mengemukakan bahwa PLN sebagai agen pemerintah di COP26 sudah mendeklarasikan kembali komitmen 'net zero emission 2060'. 

Bahkan PLN telah menandatangani proyek dengan ADB berupa early retirement melalui energy transition mechanism. 

Proyek tersebut adalah mekanisme 'pension' lebih awal untuk pembangkit listrik berbahan bakar batu bara atau PLTU dan mulai menggantikannya dengan pembangkit-pembangkit EBT (Energi Baru dan Terbarukan).

“Ini adalah komitmen green energy dari Presiden Indonesia, dan PLN sebagai salah satu agen pemerintah yang mendukung rencana pemerintah,” kata Haryadi dalam keterangan yang diterima, Rabu (23/2/2022).

Menurut Haryadi, pada sektor ketenagalistrikan terdapat emisi CO2 sebesar 240jt ton CO2 eq tahun 2020 yang diperkirakan tanpa mitigasi akan mencapai 920jt ton CO2 eq di 2060. Sedangkan pada sektor transportasi terdapat emisi CO2 sebesar 280jt ton CO2 eq di 2020 dan diperkirakan tanpa mitigasi akan mencapai 860jt ton CO2 eq di 2060. 

Baca juga: Buka Tahun Baru Bersama Ke-17, PWKI Dukung Green Economy 

“PLN sudah berkomitmen agar mencapai net zero emission di 2060 dan ini akan membutuhkan semangat serta resources yang cukup besar,” ujarnya.

Lebih jauh, Haryadi menjelaskan bahwa PLN sudah membuat rencana umum ketenagalistrikkan yang akan berusaha memenuhi bauran energi sebesar 25 persen pada tahun 2025, memenuhi NDC target nasional penurunan emisi 29 persen di tahun 2030, dan net zero emission di tahun 2060. 

Namun, pembangunan EBT ini mengalami kondisi trilema, yaitu kondisi dimana terdapat hal yang harus di trade-off yang terkait dengan environment sustainability, energy security, dan affordability. 

Environment sustainability, kata dia, sangat erat dengan green dan dekarbonisasi namun membawa biaya yang cukup besar karena sampai saat ini pengganti pembangkit konvensional batu bara masih cukup mahal sehingga mempengaruhi sisi affordability yaitu kemampuan pemerintah untuk membiayai dan masyarakat mampu membeli dengan tarif yang wajar. 

“Ini adalah tantangan yang di dalamnya terdapat opportunity. Sebagai contoh sektor transportasi, upaya terbesar penurunan emisi pada sektor ini adalah menggunakan electric vehicle, yang akan turut menurunkan impor migas Indonesia yang selama ini menyebabkan defisit pada neraca anggaran berjalan," paparnya.

Di sisi lain, Indonesia memiliki potensi EBT yang cukup besar seperti hidro, panas bumi dan lain-lain.

Indonesia juga memiliki sumber-sumber mineral yang cukup besar dan akan menjadi tulang punggung teknologi EBT, seperti timah, nikel, dan lithium yang akan menjadi bahan dasar PLTS, PLTB, dan lainnya.