TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menerima aspirasi dari petani di Kabupaten Siak, Riau, yang ingin pemerintahan Presiden Joko Widodo berlanjut sampai tiga periode.

"Aspirasinya kami tangkap tentang keinginan adanya kebijakan berkelanjutan dan juga ada aspirasi kebijakan yang sama bisa terus berjalan. Tentu permintaan ini, yang menjawab bukan Menko, karena Menko tadi menjawab urusan sawit,” kata Airlangga dalam kunjungan kerja di Siak, Kamis (24/2/2022), dikutip Kompas.com.

Namun, Airlangga mengatakan, sebagai ketua umum partai dirinya harus siap menerima aspirasi tersebut.

Ia menyebutkan, tugas ketua umum partai adalah menyerap aspirasi rakyat, termasuk aspirasi agar masa jabatan Jokowi diperpanjang.

Ia berjanji akan membicarakan usulan tersebut dengan pimpinan partai politik lainnya.

"Kami akan bicarakan aspirasi ini dengan pemimpin partai politik yang lain, dan bagi kami, bagi partai Golkar aspirasi rakyat adalah aspirasi partai, oleh karena kami akan terus menerima aspirasi rakyat dan tentu akan disalurkan," ujar Airlangga.

Diketahui, satu bulan yang lalu Airlangga berkomentar terkait wacana pilpres diundur 2027.

"Pilpres kan jadwalnya 2024. Kan siklusnya 5 tahunan," kata Ketua Umum Golkar ini di kantor DPP Partai Golkar Selasa 11 Januari 2022.

Airlangga yang merupakan capres Golkar di Pilpres 2024 mengaku tidak ingin menanggapi pernyataan Bahlil.

"Saya tidak menanggapi karena siklus (pilpres) berdasarkan undang-undang 5 tahunan. Lihat undang-undangnya," kata Ketum Golkar tersebut.

Baca juga: Golkar Sebut Bakal Kaji Secara Serius Soal Perpanjangan Masa Jabatan Jokowi

Sikap Airlangga 1-2 bulan yang berbeda-beda ini beda dengan Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar, atau Cak Imim, yang terang-terangan mengusulkan Pemilu dan Pilpres ditunda.

Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, mengatakan tidak ada ruang untuk penundaan pemilu.

"Atas dasar ketentuan konstitusi, konstitusi mengamanatkan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Dengan demikian tidak ada ruang sama sekali, ruang penundaan Pemilu," kata Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangannya Kamis, 24 Februari 2022.

Merunut ke belakang, satu pelontar wacana penundaan pilpres atau peralihan kepemimpinan ditunda adalah Bahlil Lahadia, yang merupakan Menteri Investasi Kabinet Jokowi.