TRIBUNNEWS.COM - Terkait wacana penundaan pemilu yang diusulkan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, Partai PDI Perjuangan menolaknya.

Menurut Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, wacana tersebut sama saja melanggar konstitusi.

Oleh karena itu, ia menegaskan PDIP menolak usulan penundaan pemilu.

Termasuk penambahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. 

Sikap PDIP ini sejalan dengan pernyataan Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri, soal komitmen bernegara. 

"Kami dari berbagai pembekalan pengarahan yang disampaikan oleh Ibu Megawati, jauh sebelumnya, beliau selalu menekankan pentingnya komitmen bernegara."

"Yakni kepatuhan kepada konstitusi dan perundang-undangan."

Baca juga: Partai Gelora Minta Konflik Rusia-Ukraina Tak Dijadikan Ide Liar untuk Tunda Pemilu 2024

Baca juga: Soal Wacana Penundaan Pemilu, Pakar Hukum: Pembangkangan Konstitusi

"Kalau di situ saya berpandangan Ibu Mega itu orang yang memegang teguh hal-hal yang prinsip dan nggak bisa ditawar-tawar dalam konteks itu."

"Terkait dengan adanya usulan untuk melakukan penundaan Pemilu atau segala macam, nah prinsipnya kalau PDIP Perjuangan menolak," tegas Masinton dikutip dari tayangan Kompas TV, Senin (28/2/2022).

Tak hanya PDIP, Partai Demokrat melalui pernyataan Ketua Umum, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), juga menolak tegas wacana penundaan pemilu.

Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, menurut AHY, penundaan ini tidak sesuai konstitusi.

Apalagi dengan alasan penundaan pemilu karena adanya aspirasi masyarakat.

"Usul untuk menunda pemilu adalah usul yang tidak logis, apa dasarnya? Ini tidak sesuai dengan konstitusi."

"Ada masa kepemimpinan yang harus dipatuhi bersama di tingkat nasional, provinsi."

Baca juga: Tolak Wacana Penundaan Pemilu, Nurdin Halid: Tak Ada Alasan Fundamental yang Konstitusional

"Kok ringan-ringan saja menabrak konstitusi?" tegas AHY saat melantik kepengurusan DPD Partai Demokrat Provinsi Banten dan Riau, Sabtu (26/2/2022).

AHY mengatakan, usul penundaan Pemilu adalah harapan segelintir pihak yang ingin melanggengkan kekuasaannya.

"Kok tiba-tiba ada yang mengatakan masyarakat ingin (masa pemerintahan presiden) diperpanjang, (pemilu) ingin diundur? Saya tidak melihat ada masyarakat yang memiliki harapan itu."

"Negeri kita mau dibawa ke mana kalau diisi, diawaki oleh orang-orang seperti itu?"

"Sekali lagi tidak logis, dan menurut saya, memalukan cara berfikir seperti itu. (Yakni dengan) memain-mainkan suara rakyat, seolah-olah ini desakan rakyat. Rakyat yang mana?" tegas AHY.

Kemunduran Demokrasi

Tanggapan lain terkait penundaan pemilu, datang dari Wasekjen DPP PPP, Idy Muzayyad.

Ia menilai wacana tersebut menjadi langkah mundur demokrasi di Indonesia.

Hal ini karena pemerintah mengabaikan prinsip kedaulatan rakyat.

Baca juga: Yusril: Negara akan Carut Marut akibat Penundaan Pemilu

Menurut Idy, sebagai bangsa yang besar dan telah berhasil menjalankan praktik demokrasi dengan cukup baik, pemerintah dan rakyat Indonesia seharusnya fokus menyiapkan pemilu dengan berbagai inovasi dan efisiensi sistem penyelenggaraan pemilu.

Misalnya dengan pemanfaatan teknologi digital.

Tentu ini akan memajukan sistem pemilihan umum yang ada di Indonesia.

Usulan penundaan Pemilu 2024 ini, menurut Idy, adalah seperti ingin menempatkan bangsa ini sebagai bangsa yang gagap dan galau.

"Kita ini kan bangsa besar dengan sumber daya handal yang bisa dikerahkan untuk pemilu."

"Kita tunjukkan pada dunia bahwa kita mampu mengatasi tantangan menyelenggarakan pemilu di situasi yang penuh tantangan dengan tepat waktu," kata Idy, dikutip dari Tribunnews.com.

Baca juga: Perludem Sebut Tak Ada Negara Tunda Pemilu dengan Alasan Pemulihan Ekonomi

Idy meyakini Penyelenggara pemilu yang baru terpilih, dapat mewujudkan pemilu 2024 sesuai harapan bersama.

Tentunya dengan dengan disokong oleh segenap multistakeholder serta instrumen demokrasi lain.