Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Gus Yahya Nilai Usulan Penundaan Pemilu 2024 Masuk Akal, Ini Alasan dan Langkah Awalnya

Usulan penundaan Pemilu 2024 menuai respon Ketua PBNU Gus Yahya, menurutnya usulan penundaan Pemilu 2024 tersebut, dirasa masuk akal.

Penulis: Galuh Widya Wardani
Editor: Garudea Prabawati
zoom-in Gus Yahya Nilai Usulan Penundaan Pemilu 2024 Masuk Akal, Ini Alasan dan Langkah Awalnya
Twitter
Yahya Cholil Stafuq - Usulan penundaan Pemilu 2024 menuai respon Ketua PBNU Gus Yahya, menurutnya usulan penundaan Pemilu 2024 tersebut, dirasa masuk akal. 

"(Dan juga) nanti kita lihat apa saja yang perlu dilakukan untuk mengurangi beban bangsa ini," lanjut Gus Yahya.

PDIP Nilai Penundaan Pemilu Melanggar Konstitusi

Respon berbeda terkait wacana penundaan pemilu disampaikan Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu.

Menurut Masinton, wacana tersebut sama saja melanggar konstitusi.

Baca juga: Pengamat Nilai PDIP dan Gerindra Bakal Konsisten Tolak Wacana Penundaan Pemilu 2024

Oleh karena itu Partai PDI Perjuangan menolak adanya penundaan Pemilu 2024, mendatang.

Sikap PDIP ini sejalan dengan pernyataan Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri, soal komitmen bernegara. 

"Kami dari berbagai pembekalan pengarahan yang disampaikan oleh Ibu Megawati, jauh sebelumnya, beliau selalu menekankan pentingnya komitmen bernegara."

BERITA REKOMENDASI

"Yakni kepatuhan kepada konstitusi dan perundang-undangan."

"Kalau di situ saya berpandangan Ibu Mega itu orang yang memegang teguh hal-hal yang prinsip dan nggak bisa ditawar-tawar dalam konteks itu."

"Terkait dengan adanya usulan untuk melakukan penundaan Pemilu atau segala macam, nah prinsipnya kalau PDIP Perjuangan menolak," tegas Masinton dikutip dari tayangan Kompas TV, Senin (28/2/2022).

Baca juga: PDIP Tegas Tolak Wacana Penundaan Pemilu, Singgung soal Pernyataan Megawati

PPP Nilai Ini Kemunduran Demokrasi

Tanggapan lain terkait penundaan pemilu, datang dari Wasekjen DPP PPP, Idy Muzayyad.


Ia menilai wacana tersebut menjadi langkah mundur demokrasi di Indonesia.

Hal ini karena pemerintah mengabaikan prinsip kedaulatan rakyat.

Halaman
123
Sumber: TribunSolo.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas