Hal ini karena konflik yang terjadi antara kedua negara tersebut, berpotensi mengimbas pada stabilitas kawasan Asia, termasuk di Laut China Selatan.

Menanggapi pertanyaan peserta diskusi terkait dukungan Indonesia terhadap resolusi Majelis Umum PBB dalam menyikapi invasi Rusia ke Ukraina, secara pribadi Suryopratomo menilai langkah tersebut sesuai dengan amanah Pembukaan UUD 1945 yang mengedepankan upaya perdamaian dan menegaskan bahwa kemerdekaan hak segala bangsa.

Baca juga: China akan Beri Bantuan Kemanusiaan Rp11,3 Miliar ke Ukraina

Pengamat Militer dan Pertahanan Keamanan, Connie Rahakundini Bakrie menilai konflik Rusia-Ukraina merupakan upaya Vladimir Putin dalam membangun keseimbangan dunia Baru.

Keseimbangan dunia Baru, menurut Connie, agar satu kepentingan tidak mengganggu kepentingan lainnya.

Connie berharap Indonesia bisa tampil tegas secara diplomatik juga secara militer dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia, seperti yang dilakukan Soekarno di masa lalu.

Konflik Ukraina-Rusia, harus memberi pelajaran bagi Indonesia.

Karena itu, kata dia, saatnya Indonesia menyempurnakan konsep sistem pertahanan semesta yang melibatkan seluruh rakyat dan semua sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, dan segenap wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan.

Pakar Teknologi Pertahanan Universitas Pertahanan, Romie Oktovianus Bura berpendapat Ukraina bukanlah negara yang mudah ditaklukkan, karena di masa Uni Sovyet wilayah Ukraina adalah pusat pertahanan negara tersebut.

Invasi Rusia ke Ukraina, ujar Romie, berpotensi memicu krisis di kawasan Asia dan sekitar, termasuk Indonesia.

Apalagi, tambahnya, di sekitar wilayah Indonesia saat ini ada pangkalan militer sejumlah negara.

"Apakah kita mampu, bila terjadi konflik di kawasan?" ujar Romie.

Dia menyarankan agar Indonesia membangun kemandirian industri pertahanan lewat upaya alih teknologi yang masif pada sektor industri pertahanan.

Dosen Hubungan International Universitas Diponegoro, Marten Hanura berpendapat berbagai sanksi dunia terhadap Rusia akan berdampak luas terhadap dunia.

Karena itu, menurut Marten, Pemerintah perlu melakukan multitrack diplomasi dalam menyerukan perdamaian dan menekan ketegangan dalam konflik tersebut.