Lebih lanjut, Indra menjelaskan bahwa tak hanya di ruang rapat Komisi IX yang dilakukan pergantian kursi.

"Di KK2 ada kita ganti, karena itu banyak yang amblas, busanya sudah lebih dari 7 tahun, sebagian pegasnya sudah amblas bekas kursinya, sebagian busanya juga dimakan tikus,"ujarnya.

Wakil Ketua Komisi VII DPR yang juga Sekjen PAN Eddy Soeparno menilai, keluhan yang disampaikan Saleh Partaonan sesuatu hal yang sifatnya lebih ke rumah tangga, DPR.

Di mana memang ada penyediaan kursi yang diberikan, dimana ada anggota DPR RI yang tidak nyaman.

"Saya kira logikanya masuk akal. Karena penyediaan kursi itu kan harus memikirkan kondisi ruang rapat, harus memikirkan anggota ada yang tinggi kurang tinggi ada yang mungkin kurus ada mungkin tidak terlalu kurus," kata Eddy Soeparno.

Eddy menambahkan, bahwa keluhan itu juga bukan masalah kenyamanan tapi masalah efektifitas.

Pasalnya, supaya perangkat yang ada di ruang sidang itu bisa digunakan secara efektif oleh para anggota DPR yang dihadirkan di ruang rapat itu berjam-jam menghadapi mitra, untuk membahas perundang-undangan, pengawasan dan lain-lain.

"Tetapi menurut saya begini, intinya itu tidak substansial kerena ini masalah rumah tangga. Dan kalau kita bicara masalah diskursus ini kemudian di bahas lebih lanjut lagi, rasanya ada hal-hal yang lebih penting untuk dibahas masalah minyak goreng, kelangkaan solar, kemudian masalah subsidi yang terkait BBM kita dll," jelas Eddy.

Baca juga: Sosok Saleh Partaonan Daulay Anggota DPR yang Mengeluh Kursi Baru di Ruang Rapat Tak Nyaman

Untuk itu, ia meminta agar keluhan yang disampaikan Saleh Partaonan segera diakhiri.

Karena, permasalah diskursus itu merupakan urusan rumah tangga DPR.

"Dan tujuannya satu, agar anggota bisa bekerja efektif. Tidak ada yang meminta hal yang sifatnya berlebihan hanya untuk kita bisa menggunakan perangkat itu secara efektif. Karena kita hadir di ruang rapat itu setiap hari dan sampai berjam-jam," jelasnya.

Pengadaan Dipertanyakan

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI), Lucius Karus mempertanyakan pengadaan kursi baru anggota DPR.

Kata Lucius ada masalah komunikasi antara Setjen DPR dengan anggota DPR hingga kursi baru itu dikeluhkan.