Darmizal: Kemarahan Presiden Jokowi Bisa Dipahami, Bahkan Jika Ia Sampai Lakukan Reshuffle
Menanggapi hal tersebut, Darmizal MS, Ketua Umum Relawan Jokowi (RéJO) menilai bahwa kejengkelan Presiden Jokowi itu sangat beralasan dan tepat.
Editor: Malvyandie Haryadi
"Saya pribadi selaku ketua umum RéJO, yang namanya pembangunan berkelanjutan itu, termasuk isu periodesasi masa kerja Presiden, yang saya pandang tidak mencederai prinsip dasar demokrasi."
" Di ijabah atau tidak diskusi yang berkembang tersebut, semua tergantung pada anggota Dewan Yang Mulia di DPR/MPR RI, mereka yang berkompeten dan berhak melakukan perbaikan aturan untuk itu. Pesta demokrasi tahun 2024 adalah golden way bagi Indonesia untuk Tumbuh dan Maju," ujar Darmizal.
Ancam Reshuffle Menteri
Seperti diberitakan, Presiden bahkan mengancam akan me-reshuffle (rombak) menteri bila ke depannya masih banyak melakukan impor untuk pengadaan barang dan jasa di kementeriannya.
"Kementerian, sama saja, tapi itu bagian saya itu. Reshuffle," kata Presiden saat memberikan Pengarahan Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Jumat (25/3/2022).
Presiden meminta Kementerian Keuangan dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengawasi transaksi pengadaan barang dan jasa, dan melaporkan secara harian kepadanya.
Menurut Presiden akan ada konsekuensi termasuk bagi Pemda apabila banyak melakukan impor.
"Konsekuensinya, saya sampaikan ke Menkeu, udahlah. Kalau ada yang gak semangat potong DAK-nya (dana alokasi khusus). Setuju? Setujunya gak semangat? Kelihatannya sudah pada ngeri semua, nanti saya patok betul nanti, DAUnya (dana alokasi umum) hati-hati saya tahan jika ada yang tidak taat pada apa yang kita sepakati pada hari ini," kata Jokowi.
Termasuk, kata Presiden, konsekuensi bagi BUMN.
Ia meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk mencopot Dirut yang banyak melakukan impor di perusahaannya.
"BUMN, saya sampaikan ke menteri BUMN, dah ganti dirutnya, ganti, ngapain kita?" katanya.
Selain itu Presiden juga meminta Jaksa Agung St Burhanuddin untuk mengawasi market place agar tidak ada barang impor yang dicap barang buatan dalam negeri.
Presiden menemukan adanya barang impor yang dilabeli produk dalam negeri.
"Karena sering di market place juga ada yang namanya agregator, ngecapin-ngecapin. Jangan pikir kita gak ngerti, saya sudah peringatkan 2 kali, ada perusahaan teknologi nih tidak masuk, besok hilang. Saya gak mau ini besok hilang," katanya.
