TRIBUNNEWS.COM - Pengamat politik sekaligus sosiolog dari Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun turut menanggapi soal keputusan DPR yang mengalokasikan anggaran sebesar Rp 48,7 miliar untuk penggantian gorden.

Diketahui penggantian gorden tersebut diperuntukkan bagi 505 unit rumah dinas jabatan anggota DPR.

Ubedilah pun menyayangkan keputusan yang diambil oleh DPR tersebut.

Menurut Ubedilah, penggantian gorden untuk rumah jabatan anggota DPR ini bukanlah sesuatu yang mendesak.

Pasalnya tanpa adanya penggantian gorden yang baru pun tidak akan menimbulkan masalah.

Baca juga: DPR Sebut Gorden Rp 48 Miliar Produk Dalam Negeri, Formappi Ingatkan Tak Bisa Jadi Pembenaran

"Apakah gara-gara gorden yang tidak diganti lalu anggota DPR tidak bisa tidur?," kata Ubedilah dilansir Kompas.com, Selasa (29/3/2022).

Lebih lanjut Ubedilah menilai bahwa DPR kehilangan empatinya kepada rakyat.

Ubedilah menuturkan uang sebesar Rp 48,7 miliar tersebut lebih baik digunakan untuk membantu rakyat kecil yang kesusahan.

"DPR ini benar- benar kehilangan empatinya pada rakyat banyak. Uang Rp 48,7 miliar yang digunakan untuk membeli gorden rumah jabatan anggota DPR itu lebih baik digunakan untuk bantu rakyat kecil yang sedang susah hidupnya," tuturnya.

Baca juga: Formappi Soal DPR Anggarkan Gorden Rp 48 Miliar: Wajah Parlemen yang Miskin Kepedulian

Kata Pimpinan DPR RI soal Dana Miliaran Rupiah untuk Ganti Gorden dan Aspal Kompleks Parlemen

Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan penjelasan mengenai dana miliaran rupiah yang dianggarkan untuk mengganti gorden di rumah dinas anggota DPR RI di Kalibata dan melakukan pelapisan aspal hotmix di area kompleks parlemen.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan penggantian gorden itu merupakan usulan Kesetjenan DPR RI.

"Gorden itu dari 2015 sampai dengan sekarang rumah dinas itu belum pernah diganti, jadi gorden itu ada yang masih ada ada yang tidak ada," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/3/2022).

Dasco mengatakan, anggaran untuk mengganti gorden itu baru bisa terlaksana pada tahun ini.

Baca juga: Belum Diganti Sejak 2015, Anggaran Gorden dan Vitrase di Rumah Dinas Anggota DPR Rp 48,7 miliar

Setjen DPR RI, lanjut Dasco, sebelumnya juga telah menerima keluhan anggota Dewan soal gorden yang telah rusak atau hilang

"Karena anggaran yang tidak mencukupi kemarin-kemarin itu, sehingga kemudian dipituskan pada tahun ini diganti dengan lelang yang terbuka."

"Itupun atas usulan Sekretariat Jenderal DPR yang menerima keluhan anggota, bukan cuma periode ini tapi dari yang lalu," jelas Politikus Gerindra ini.

Dasco tak mengetahui lebih jauh persoalan penggantian gorden itu, termasuk spesifikasinya.

Baca juga: Pimpinan DPR Jelaskan Soal Dana Miliaran Rupiah untuk Ganti Gorden-Aspal Kompleks Parlemen

Di sisi lain, terkait aspal di Kompleks Parlemen, Dasco hal itu sudah diusulkan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI sejak lama.

Dasco ingin area kompleks DPR RI terkesan baik saat dikunjungi delegasi dari 40 negara pada bulan Juli nanti.

"Yang pertama, ini diusulkan oleh kesetjenan, tapi sudah lama."

"Ini jalan di DPR ini sudah berkali-kali ulang dilapis-dilapis, tapi kemudian diputuskan harus diaspal secara keseluruhan karena nanti pada bulan Juli ada delegasi sekitar 38 atau 40 negara yang akan datang ke DPR," ucap Dasco.

Baca juga: Kata Sekjen DPR Soal Pengadaan Gorden: Sejak 2009 Enggak Pernah Diganti

"Tentunya kita ingin kesan terhadap parlemen kita ini juga kurang baik. Ya bisa lihat sendiri wartawan nanti, aspal-aspal ini kayak gimana," lanjut Dasco.

Sebelumnya, DPR RI menganggarkan Rp 48,7 miliar untuk membeli gorden. Penganggaran penggantian gorden tercantum dalam situs LPSE DPR RI.

Tender diberi nama 'Penggantian Gordyn dan Blind DPR RI Kalibata' dengan kode tender 732087.

Sementara itu, untuk pelapisan aspal hotmix area kompleks DPR RI, DPR RI menganggarkan Rp 11 miliar.

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Chaerul Umam)(Kompas.com/Aryo Putranto Saptohutomo)