Ancaman Siber Kian Masif, Komisi I DPR Bingung Anggaran Kominfo Bengkak BSSN Dipangkas
Padahal saat ini ancaman serangan siber di dunia maya sudah sedemikian masif dan mengancam pertahanan dan keamanan negara.
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR, Muhammad Farhan bingung kenapa anggaran Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dipangkas hingga 50 persen.
Padahal saat ini ancaman serangan siber di dunia maya sudah sedemikian masif dan mengancam pertahanan dan keamanan negara.
"Ancaman siber lagi itu serem. Itu sebabnya kita di Komisi 1 agak kurang mengerti kenapa anggaran untuk BSSN itu dipotong hingga 50 persen," ujar Farhan saat ditemui saat acara 'NasDem Cycling Booster, Satu Sepeda Sejuta Sahabat' di Bandung, Jawa Barat, Kamis (31/3/2022).
Farhan menyebut pihak Komisi I DPR sebenarnya sudah melakukan protes terkait pemotongan anggaran BSSN tersebut.
"(sudah) protes. Tapi kan begini bagaimanapun juga penentu anggaran itu kan Menteri Keuangan, Bappenas dan Presiden mereka datang dengan pagu indikatif maksimum segini ya. Nah pagu definitifnya cuma 80 persennya dan itu sudah hasil lobi," kata Farhan.
Lebih jauh Farhan menjelaskan saat ini anggaran pemerintah lebih fokus dan menekankan terkait pembangunan infrastruktur Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Baca juga: Gubernur Lemhannas Bicara Perang Generasi Kelima, Matra Siber hingga Antariksa
Kenaikan anggaran Kominfo lanjut Farhan sangat luar biasa dari Rp 8 triliun menjadi Rp 42 triliun.
"Karena sekarang yang ditekankan itu adalah kenaikan luar biasa pembangunan infrastruktur Kominfo itu naik dari Rp 8 triliun ke Rp 21 triliun sekarang Rp 42 triliun. Nah dari Rp 42 triliun itu yang ada baru Rp 22 triliun nah Rp 20 triliunnya darimana?kita akan upayakan dari PNBPnya Kominfo," kata Farhan.
Lalu kemana alokasi anggaran luar biasa besar tersebut dipergunakan?
Politikus Partai Nasdem tersebut menyebut untuk infrastruktur telekomunikasi.
"Ingat kemarin ada 8 orang meninggal ditembak di Papua?ya untuk itu, Palapa Ring. Karena ternyata di Papua terbukti bahwa daerah-daerah yang sudah dipasangi infrastruktur telekomunikasi eskalasi kekerasan dan penyelewengan APBNya dan APBDnya menurun. Kontrolnya lebih gampang karena informasi berjalan," ujarnya. (Willy Widianto)
